Partai Ini Tuding Rudiantara Bocorkan Data KK dan NIK
Kamis, 15 Maret 2018 – 20:02 WIB




jpnn.com, JAKARTA - Di tahun politik, aktivitas akun-akun buzzer makin meresahkan. Hoaks disebar sedemikian rupa.
Tanpa fakta, tanpa data. Contohnya, kelakuan akun Twitter @PartaiHulk.

Dia menyebarkan informasi yang menuding Menkominfo Rudiantara dipaksa membocorkan data NIK dan KK.

"Menkominfo Rudiantara dipaksa intelijen China untuk bocorkan minimal 70 juta data KK dan NIK yang sesuai| Rudiantara dipaksa kejar target paling lambat akhir Mei tahun ini untuk produksi jutaan KTP di Beijing atas arahan Xi Jin Ping untuk pemenangan Jokowi | *infovalid". Begitulah tulis akun @PartaiHulk.

Rudiantara pun tak tinggal diam. Dia langsung me-mention akun @PartaiHulk. Rudiantara menyebut kicauan akun anonim itu mengandung fitnah yang sangat keji dan tidak berdasar.

"Yang disampaikan ybs tidak benar dan dapat diduga sebagai perbuatan yang dilarang UU ITE. Mari selalu tabayyun, hindari fitnah/hoaks disebar di medsos," tulis Rudiantara, Selasa (13/3).

Dalam beberapa kesempatan, Rudi selalu menekankan bahwa Kemenkominfo bukanlah pemilik data kependudukan berupa NIK dan KK.

Data-data tersebut mutlak berada di bawah kontrol Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami enggak punya datanya, apanya yang bocor?" katanya.


Rudi menjelaskan, dalam proses registrasi kartu prabayar, operator meminta pelanggan untuk menyerahkan NIK dan KK, lantas meneruskan ke pusat data Ditjen Dukcapil untuk diverifikasi. Jika data cocok, nomor akan terdaftar.



Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah dalam pernyataannya kemarin (14/3) mengatakan, sejak mencuatnya insiden pelanggan Indosat yang nomornya dipakai berkali-kali, pihaknya langsung melakukan pengecekan dan track down ke pusat data dukcapil.

"Hasilnya, tidak ada traffic maupun log yang mencurigakan. Artinya, data masih aman," jelasnya.



Zudan juga menjamin keamanan pusat data dukcapil. Selain dilengkapi pengamanan siber yang berlapis, juga dilakukan pengamanan fisik. 


Untuk masuk ke ruang pusat data saja, seorang pegawai dukcapil harus melalui tiga kali pemindaian sidik jari.

Pertama di teras, lalu masuk ke pintu kedua, baru masuk ke ruang pusat data.



Sementara itu, untuk pengamanan secara sistem, Zudan mengatakan bahwa transaksi data dengan berbagai pihak dilakukan dengan cara host-to-host melalui VPN (virtual private network).


Yakni, jaringan khusus untuk lalu lintas transaksi data.
"Ini saya sampaikan untuk menepis isu negara menjual data," jelas Zudan
https://www.jpnn.com/news/partai-ini-tuding-rudiantara-bocorkan-data-kk-dan-nik

Heboh Satu NIK dan KK Terdaftar di 50 Nomor, Kominfo dan BRTI Turun Tangan

Registrasi kartu prabayar telah usai dan bisa dibilang cukup berhasil. Namun ada beberapa masalah serius yang terjadi dan merugikan pemilik identitas.
Selasa, 6 Maret 2018 | 17:34 WIB

Nextren.grid.id - Beberapa hari belakangan ini ramai gosip akan adanya kebocoran data registrasi ulang kartu prabayar.

Awalnya adalah informasi dari akun twitter @anindrastiwi, yang mengatakan bahwa saat ia cek keberhasilan registrasinya di website resmi Indosat.

Ternyata, NIK dan KK miliknya telah terdaftar di lebih dari 50 nomor berbeda.

Informasi yang ramai diperbincangkan tersebut sampai ke Kominfo dan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia).

Berkenaan dengan berita yang sedang ramai adanya satu NIK tertentu yang ternyata di belakangnya terdapat sejumlah 50 nomor yang terdaftar dalam proses registrasi nomor prabayar seluler tersebut, BRTI  segera melakukan penelusuran.

Plt. Kepala Biro Humas, Noor Iza, membenarkan terdapat laporan masyarakat terkait pendaftaran nomor jumlah banyak yang memakai satu NIK tertentu.

Maka, dan BRTI melakukan pendalaman yang terjadi yaitu penggunaan NIK dan KK yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus, karena NIK dan KK seseorang bisa diperoleh dengan berbagai cara.

“Yang terjadi saat ini yang menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data,” tutur Noor Iza dalam situs resmi Kominfo (5/3/2018).

Tentu, penyalahgunaan idenbaikas kependudukan dalam registrasi merupakan pelanggaran hukum.

Kementerian Kominfo sudah mengantisipasi sejak awal dengan memberikan “Fitur Cek NIK” agar masyarakat mengetahui nomor apa saja yang terdaftar atas NIK miliknya. 

Tujuannya agar masyarakat yang NIK dan KK-nya digunakan tanpa hak, agar menghubungi gerai operator.

Kementerian Kominfo menghimbau kembali kepada masyarakat tetap berhati-hati menjaga Identitas Individu, agar tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak. 

Begitu juga, ketika seseorang meminta bantuan untuk registrasi kartu prabayar, maka data NIK dan NO.KK jangan dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang.

Data tersebut jangan sampai dicatat, difoto, atau difotokopi, kecuali pada gerai milik operator langsung.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kominfo terus memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap proses registrasi.

Suksesnya registrasi prabayar akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti penipuan, terorisme, pemerasan, kejahatan di internet, dan sebagainya.

Kementerian Kominfo melalui Ketua BRTI (Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia) Prof Ahmad Ramli mengingatkan kembali, bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet, dilarang keras melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain secara tanpa hak.

Ramli juga menegaskan agar operator tegas dan cepat meng-unreg nomor-nomor yang dilaporkan atau nomor-nomor yang diregistrasi dengan jumlah secara tidak wajar untuk satu NIK dan No KK.

Kementerian Kominfo meminta operator untuk mengawasi peredaran dan distribusi kartu selulernya dan menjamin gerai-gerai yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk melakukan registrasi dan aktivasi kartu prabayarnya secara benar, dengan hak  sesuai perundang-undangan.

Dalam menyikapi hal ini Kemkominfo juga terus berkordinasi dengan Ditjen Dukcapil
http://nextren.grid.id/read/0129498/heboh-satu-nik-dan-kk-terdaftar-di-50-nomor-kominfo-dan-brti-turun-tangan?page=all

--------------------------------

Pak Menteri Menkoinfo bisa saja mengintruksikan ke para Operator yang menyimpan data KK dan KTP nasabahnya itu, agar meneliti siapa-siapa saja pemegang KTP/KK yang nomornya melebihi 10 kartu SIM Card misalnya.  Sebab, nggak masuk akal bila satu orang yang punya 1 KTP/KK bisa punya sampai 10 nomor ... kecuali dia itu adalah ....