Pemprov DKI Targetkan Bangun 50 Ribu Rumah DP Nol Rupiah, DPRD: Program Itu Mengada-ada

http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/15/pemprov-dki-targetkan-bangun-50-ribu-rumah-dp-nol-rupiah-dprd-program-itu-mengada-ada

Target pembangunan 50 ribu unit rumah DP 0 Rupiah besutan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam lima tahun kepemimpinan, disangsikan oleh anggota Komisi D DPRD Jakarta Pandapotan Sinaga.
Menurutnya, target realisasi hunian murah itu mengada-ngada.
"Yang jelas, program DP 0 Rupiah itu mengada-ada, saya yakin target pembangunan 50 ribu enggak akan sanggup," ujarnya saat dihubungi, Rabu (14/3/2018).

Asumsi tersebut, katanya, sangat wajar, mengingat realisasi penciptaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sangat sulit di ibu kota.
Pandapotan justru mempertanyakan dasar gagasan program rumah DP 0 Rupiah yang digaungkan keduanya, saat kampanye terbuka selama Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Pola pemikiran Rumah DP 0 Rupiah itu tidak tahu dari mana. Realistisnya seperti apa? Ya itu lah bagian dari mereka semua (program kerja Anies-Sandi)," katanya.

Terkait langkah Pemprov DKI Jakarta yang bakal menggandeng pihak swasta dalam mengejar target pembangunan Rumah DP 0 Rupiah, dirinya kembali nyinyir. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan merupakan masalah, hanya, ia menegaskan produk yang dihasilkan tidak memberatkan masyarakat bawah.
"Dibilang akan gandeng pihak swasta, kalau saya bilang ya silakan saja, yang penting polanya (kerja sama) seperti apa? Karena swasta kan orientasi bisnis, kalau bisnis berarti keuntungan," tuturnya.
"Jadi jangan dipaksakan terealisasi tetapi justru memberatkan warga. Yang terpenting bagaimana Rumah DP 0 Rupiah itu bisa sampai di masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya, realisasi program Rumah DP 0 Rupiah tetap diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno pun menyebut bakal menggandeng pihak swasta.
Langkah tersebut dipilihnya guna mengejar target pembangunan Rumah DP 0 Rupiah yang ditetapkan sebanyak 50 ribu unit dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Jumlah yang menurutnya masih sangat jauh dibandingkan dengan kekurangan hunian atau backlog warga Ibu kota yang mencapai sebanyak 200 ribu hingga 250 ribu unit.
"Kita bersama pihak swasta berharap menjalin kerja sama dengan inisiatif bermitra meliputi pemerintah-swasta dan bagian kelompok masyarakat dalam konsep penciptaan lapangan kerja," paparnya kepada wartawan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).


NGOAHAHA