Sikap Menkopolhukam, Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman tersangka beberapa calon kepala daerah yang ikut berlaga di Pilkada serentak 2018 mendapat respon dari pakar komunikasi politik Rocky Gerung.

Melalui akun twitternya, Rocky mengungkapkan jika penundaan tersangka korupsi sarat dengan kepentingan. Bahkan, Rocky yang tampil dengan kecerdasannya melihat ada kejahatan dalam penundaan tersebut. “Dalam penundaan ada kejahatan,” ungkap Rocky singkat.

Pernyataan Rocky mendapat 370 Retweets, 602 Likes. Bahkan, warganet rame-rame mendukung pernyataan Rocky Gerung. Warganet dengan akun Asa Dawilah‏ @asa_dawilah mengkritik sikap Wiranto. “Jadi sekalian aja penundaan tersangka maling, karena dikuatirkan kehilangan hak pilihnya sebagai warga negara,” katanya.

Akun Holis Hermansyah‏ @holishit999. “Nah loh? gubernur sja kalo jadi tersangka korupsi langsung di nonaktifkan.kok ini yg baru mau calon malah di suruh lanjut pilkada?? Logikanya ngawur ini.”

Bahkan, akun e-newsindonesia.com‏ @ENewsIndonesia1 menduga jika sikap ini karena takut calonnya habis. “Takut habis jagoanya jadi tersangka, biarkan saja @KPK_RI menuntaskan tugasnya,” duganya.

Berikutnya, akun aris‏ @seiyamoon1111 melihat sikap Wiranto di luar nalar. “Ini nih bener-bener tes nalar, mestinya mumpung balon belum terpilih diproses hukumnya dulu, sayang-sayang anggaran buat pilkada kalau akhirnya kepala daerahnya sibuk berurusan dengan KPK,” katanya.

Sebelumnya, Permintaan penundaan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/18). “Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka,” kata Wiranto.

Bekas Panglima TNI itu menjelaskan, permintaan penundaan itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.