Gubernur Sumatera Selatan, Ir. H. Alex Noerdin, diketahui dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yaitu atas Dana Bagi Hasil pajak kendaraan yang tidak disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

Adapun dugaan nilai kerugiannya adalah sekitar Rp1.326.021.785.983.93 (Satu triliun tiga ratus dua puluh enam milyar dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen).
 
Diketahui juga, tidak hanya Gubernur Alex sebagai terlapor pada surat bernomor 061/MAKI/III/2018 tertanggal 8 Maret 2018 yang diterima klikanggaran.com pada Minggu (11/03/18). Diketahui, kasus ini juga menyeret nama lain, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Nasrun Umar, SH MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang diduga tidak menganggarkan penyaluran dana tersebut pada APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2017.

Sumber klikanggaran.com menyebutkan bahwa Alex Noerdin dilaporkan ke KPK lantaran diduga tidak memproses temuan oleh auditor negara atas Dana Bagi Hasil pajak kendaraan yang diterbitkan pada 30 Mei 2017. Dimana berdasarkan UU BPK RI Nomor 15/2006, dan peraturan pelaksanaan lainnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) bersifat final dan mengikat serta harus ditindaklanjuti dalam kurun 90 (sembilan puluh hari) setelah diterbitkannya hasil pemeriksaan.
 
Deputi MAKI Sumbagsel, Amrizal Amroni, saat dihubungi klikanggaran.com Minggu (11/03/18) tak menampik dugaan tersebut. Bahwa itulah sebagai alasan dasar mengapa MAKI melaporkan Gubernur Sumsel 2008-2013-2013-2018, Ir. H. Alex Noerdin ke KPK.

"Iya benar, kira-kira seperti itulah," ujar Amrizal Aroni.

(klikanggaran.com)