Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah).
Pemerintah bakal mengubah struktur gaji pegawai negeri sipil (PNS). Namun rencana itu belum ada detailnya karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih mengkajinya.

"Sekarang saya belum bisa membicarakan mengenai hal itu (struktur gaji), tapi pemikiran bersama Menteri PAN-RB akan saya sampaikan di sidang kabinet. Dan akan saya sampaikan ke Presiden," kata Sri Mulyani kepada detikFinance, Rabu (10/1/2018).

Yang pasti, pemerintah akan mengevaluasi komponen gaji para PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, honor, dan tunjangan lain. Perubahan nanti bukan hanya pada upah para aparatur sipil negara (ASN), tapi juga tunjangan bagi para pensiunan.

Adapun tujuan perubahan itu, menurut Sri Mulyani, demi perbaikan kinerja para ASN. "......profesional tapi juga sesuai dengan kemampuan negara," imbuhnya.

Struktur gaji PNS yang merupakan bagian ASN saat ini dinilai tak seimbang. Gaji pokok para PNS justru lebih kecil dibanding nilai tunjangan.

Selain itu, tak ada kesamaan sistem penggajian PNS antar-berbagai pemerintah daerah. Bahkan menurut Asisten Deputi Kesejahteraan Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Salman Sijabat, sistem gaji di pemerintah daerah beragam karena ada aneka macam tunjangan.

"Gaji Sekda saja lebih tinggi dari gaji Dirjen. Ini kan tergantung duit daerahnya. Gaji pokok saja tidak jelas berapa...," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Senin (8/1).

Seperti dijelaskan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB masih melakukan kajian. dan menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang memuat revisi perubahan gaji PNS.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan pembahasan revisi struktur pendapatan PNS seperti gaji pokok dan tunjangan masih berjalan.

Sri Mulyani menyatakan semoga perubahan ini bisa dilakukan tahun ini. Yang jelas, katanya dalam Okezone, seluruh hasil pengkajian harus dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo. "Insya Allah (tahun ini)," tuturnya.

Belum jelas apakah perubahan struktur gaji PNS ini termasuk rencana penghitungan tunjangan bagi PNS yang disiapkan pada tahun ini. Oktober tahun lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto pernah mengatakan bahwa tunjangan kinerja PNS bakal dhitung lebih detail dan praktiknya pada tahun ini.

Dasar pemberian tunjangan, yang menurut Hadiyanto sudah diatur dalam Peraturan Presiden Joko Widodo, akan makin beragam. Antara lain ditambah beban kinerja dan lokasi atau wilayah kerja.

"Contohnya ada perbedaan antara kantor satu dengan kantor lain sesuai bobot dan tanggung jawab," katanya ketika itu.

Belum diketahui apakah rencana perubahan struktur gaji di atas akan mempengaruhi rencana pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pensiunan PNS, Polri, dan TNI. Kebetulan pada Agustus tahun lalu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pensiunan PNS akan menerima THR mulai 2018.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, saat itu menjelaskan kebijakan pemberian THR kepada para pensiunan PNS itu sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Kebijakan lain yang juga akan diterapkan pada 2018, sesuai pengumuman pemerintah pada tahun lalu, adalah belanja bagi aparatur negara dan pelayanan masyarakat. Misalnya kenaikan uang lauk-pauk bagi prajurit TNI dan Polri sebesar Rp5.000 per orang.

Tidak diketahui apakah perubahan struktur gaji PNS nanti akan berdampak pada hal itu.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ubah-tahun-ini

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Mediasi perceraian: maksimum 30 hari

- Bu Susi, jangan bakar kapal lagi dong...

- Rezeki Go-Food dan motor menyemut