Jakarta , Law-Justice.co - Keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipenuhi aktivis partai anak muda millenial dengan bau semerbak mewangi, sedang ramai dibicarakan publik. Boleh juga memang cara PSI menaikkan elektabilitasnya dengan sengaja membiarkan kontroversi keberadaan partainya menjadi perdebatan publik di berbagai platform media. Kontroversi itu menjadi PR dan iklan gratis bagi PSI.

Partai yang mengedepankan kader wanita cantik dan pria kinyis-kinyis ini mulai berani bersuara kencang dan mendebat partai-partai senior yang lebih dulu hadir di kancah politik Indonesia. Walapun keberanian itu sempat dikritik oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta dengan ucapan “Jangan ajari ikan berenang”.

Menjadi kontroversi siapa sebenarnya dibelakang dan aktor intelektual partai anak muda ini? Benarkah memang dia partai yang benar-benar baru dan penuh dengan idealisme baru. Atau hanya penjelmaan dari orang-orang figur partai lama?. Ibarat ponsel, isinya stok lama dan hanya casing-nya saja yang diganti.

Dari informasi publik dalam susunan kepengurusan PSI, mulai terkuak siapa dan apa sebenarnya partai berlogo jari tangan yang menggengam setangkai bunga itu? Mari kita bedah bersama isi jeroan partai baru ini.

Figur Lama, Casing Baru


Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie (50) adalah seorang pengusaha Minang dan sekaligus politikus oportunis kutu loncat yang suka gonta ganti partai. Dalam akte pendirian PSI, jelas tercantum salah satu pendiri partai adalah JG, inisial panggilannya. Jeffrie, yang juga menantu dari Jaksa Agung era Soeharto, Singgih, memulai debutnya sebagai politisi di PAN.

Bersama PAN, JG mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2010. Namun dia kalah telak dari Gubernur incumben, Gamawan Fauzi. Kekalahan ini begitu berbekas dan tak lama kemudian dia berlabuh ke partai Golkar.

Di partai beringin ini JG juga tidak betah berlama-lama. Saat ormas Nasdem dibentuk, JG ikut menjadi deklaratornya sampai Nasdem menjelma menjadi parpol. Kemesraannya dengan petinggi Nasdem, Surya Paloh hanya seumur jagung. Tahun 2013 dia keluar dari Nasdem dan sekarang menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat.

JG berada dalam gerbong pengusaha Hari Tanoe (HT), saat HT konflik dengan Surya Paloh di Partai Nasdem. Saat HT mendirikan partai baru Perindo, banyak orang-orang JG ikut mendirikan Ormas Perindo. JG menempatkan orangnya, aktivis HAM, Saiful Haq di Ormas Perindo. JG sadar bahwa dia kalah bersaing dengan HT jika dia tetap terus di Perindo.

Pada saat pemilu 2014, JG banyak membantu partai PKB dimana patron pemodalnya Rusdy Kirana, pemilik Lion Air, ikut membantu PKB serta memerintahkan lembaga survei milik JG, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) sebagai konsultan politik yang membantu PKB.

Kedekatan dengan PKB ini membawa JG merapat ke kubu Jokowi ketika Pilpres 2014. Perbedaan pilihan JG dalam Pilpres 2014 membuat pasukan JG di Perindo hengkang dan pindah perahu lagi. JG mendukung Jokowi, sedangkan Perindo mendukung Prabowo.

Setelah Pilpres usai, JG yang terpilih menjadi senator DPD perwakilan Sumatera Barat, sempat masuk dalam bursa Menteri kabinet Presiden Jokowi. Namun namanya terlempar dan akhirnya kembali ke cita-cita politiknya bahwa untuk menjadi besar dalam dunia politik, harus memiliki partai politik sendiri.

Kemudian JG bersama anak buahnya yang ada di Perindo, bergabung membentuk PSI pada November 2014. Awalnya partai baru ini dimotori aktivis HAM, Saiful Haq dan rekannya yang lain. Mengikuti jejak mentornya JG, Saiful juga kutu loncat parpol. Sebelumnya dia pernah menjadi Wakil Sekjen Nasdem. Lalu pindah ke Perindo bersama-sama dengan JG. Saat JG keluar dari Perindo, Saiful juga keluar dan mulai membidani lahirnya PSI.

JG juga adalah pemilik konsultan survey dan politik Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC} yang menempatkan Ketua Umum PSI, Grace Natali sebagai Direktur Eksekutif SMRC. Jadi sebenarnya sederhana saja, Grace adalah pegawai atau buruh JG di SMRC. JG juga menempatkan pegawainya Fenty Novarita sebagai Sekretaris Mahkamah Partai PSI. Fenty merupakan pegawai Jefry untuk mengelola majalah Historia, miliknya.

Tidak cukup hanya itu, JG juga menempatkan pegawainya Lila Zuhara sebagai Wakil Bendahara PSI. Lila Zuhara ini juga mengelola majalah yang dimiliki JG. Pada saat membentuk PSI, JG berharap patron pemodalnya pemilik Lion Air, Rusdy Kirana mau membantu donasi partai baru ini. Namun karena sudah resmi masuk pengurus PKB, Rusdy menepis permohonan JG ini.

Awal Masuknya Sunny Tanudwidjaya
Tidak adanya donatur tetap partai membuat JG harus berakrobat mencari dana talangan untuk biaya membentuk cabang partai di semua Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat Pilkada DKI 2017, JG dengan sengaja memihak Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan menempatkan PSI sebagai partai baru terdepan untuk menggerakkan relawan Ahok-Djarot.

Pertemuan dengan Ahok ini membuat JG sedikit bernafas lega karena menemukan pemodal pengusaha besar, dimana Sunny Tanudwidjaya menjadi operator pemodal tersebut dengan JG dan Ahok. Sunny Tanuwidjaya adalah operator pengusaha reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta dari konglomerat properti PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu.

Perjumpaan Sunny dengan JG memberi Sunny jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Sunny menempatkan juga para pegawainya di PSI, seperti Albert Aris, lawyer yang selalu mendampingi Sunny dalam kasus perkara suap anggota DPRD DKI Jakarta, Sanusi. Albert Aris ditempatkan sebagai Ketua Mahkamah Partai di PSI.

Tak ada makan siang yang gratis, begitu kata pepatah. Jabatan vital sebagai Ketua Mahkamah Partai dan Sekertaris Dewan Pembina, membuahkan dukungan logistik yang sangat besar dari duet konglomerat properti PT Agung Podomoro dan PT Agung Sedayu.

Selain menjadi staf khusus Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Sunny adalah merupakan pendiri dan direktur eksekutif Center For Democracy and Transparency (CDT). Sunny juga adalah sepupu dari istri Franky Oesman Widjaja, anak dari pemilik grup konglomerat Sinar Mas, yakni Eka Tjipta Widjaja.

"Istri Franky Widjaja itu sepupu dia. Menantu Eka Cipta Widjaja itu sepupunya Sunny”. Sunny sudah mulai dekat dengan Ahok sejak tahun 2010, tepatnya saat Ahok masih menjadi anggota Komisi II DPR RI. Sunny sekarang ini masih bergerilya untuk terus mendukung PSI, termasuk mempersiapkan skenario PSI untuk mendorong Jokowi-Ahok sebagai pasangan Capres-Cawapres 2019. Karena itulah sedemikian ngototnya Ahok untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya, agar tepat pada waktunya sesuai jadwal Pilpres KPU, bisa mendaftarkan dirinya sebagai CaWapresnya Jokowi.

Nama Sunny sempat mencuat ke publik saat ramai kasus suap anggota DPRD DKI Jakarta, Sanusi, terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta. Sunny pernah diperiksa dan dicekal oleh KPK terkait kasus dugaan suap tersebut. Sunny saat itu adalah calo penghubung antara pihak eksekutif, legislatif, dan pengusaha.

Sunny yang mengatur pertemuan dengan Sanusi, sebelum akhirnya dibekuk KPK dalam operasi tangkap tangan dengan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, Sabtu (2/4/2016). KPK menjerat Ariesman sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

PT Agung Podomoro adalah milik raja properti, Trihatma Kusuma Haliman, sedangkan PT Agung Sedayu Grup adalah milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Kedua pengusaha besar inilah dibalik kesuksesan logistik PSI. Karena logistik yang kuat inilah makanya PSI bisa hadir dan membuka cabang di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota Indonesia.

Tidak hanya dukungan logistik, PSI juga mendapat dukungan cyber army dari Pasukan cyber Jokowi, Jasmev (Jokowi Advanced Social Media Volunteers) dan juga dari tim cyber lainnya yang menyusup ke berbagai grup pertemanan di berbagai platform media sosial.

Terbongkarnya jeroan isi perut PSI ini menimbulkan tanda tanya dari publik. Ternyata gagasan segar yang coba ditawarkan kepada publik, tidak ubahnya gagasan usang yang pernah diusung oleh parpol-parpol lama,” ujar Armansyah, pengamat politik dan hukum, yang juga Direktur LBH Pro Justisia kepada Law-Justice.co, di Jakarta, Senin (5/3).