HOAKS dengan segala macam turunannya yang beranak pinak di media sosial telah membajak demokrasi negeri ini. Hoaks seolah menjadi senjata utama dalam kontestasi politik. Ujaran kebencian berbau SARA terus diproduksi untuk mendelegitimasi lawan-lawan politik. Disebut membajak karena hoaks membanjiri informasi masyarakat bukan sekadar aksi spontanitas karena kekecewaan, melainkan diproduksi secara terorganisasi dan diorkestrasi dengan tujuan untuk memengaruhi sikap politik publik. Hoaks diproduksi supaya persepsi publik berbalik untuk membenci pihak yang dijadikan target mereka.

Tidak sekadar terorganisasi, komplotan produsen hoaks ini pun punya jejaring luas. Sindikat semacam itu seakan tidak pernah habis. Tahun lalu polisi membongkar produsen hoaks bernama Saracen. Baru-baru ini polisi mengungkap pabrik hoaks dengan nama Muslim Cyber Army. Mereka tersebar di kota-kota besar, yakni Jakarta, Pangkalpinang, Bali, Palu, dan Sumedang. Bahkan masih ada yang diburu, seorang TKI yang posisinya berada di Korea Selatan. Polisi menyebut jejaring ini punya ratusan ribu anggota, 14 di antaranya sudah ditangkap. Konten-konten yang disebarkan pelaku meliputi isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan penculikan ulama. Mereka mencemarkan nama baik Presiden, pemerintah, hingga tokoh-tokoh tertentu. Pelaku juga menyebarkan konten berisi virus pada orang atau kelompok lawan yang berakibat merusak perangkat elektronik bagi penerima.

Keberhasilan Polri memberangus jaringan produsen hoaks itu patut diapresiasi. Itu menunjukkan polisi pantang lelah untuk menjernihkan ruang-ruang informasi publik dari limbah hoaks. Namun, tentu upaya Polri ini tidak akan berarti jika masyarakatnya sendiri masih permisif terhadap segala macam hoaks. Sudah saatnya kita bergerak bersama menolak dan melawan fitnah, ujaran kebencian, serta berbagai turunannya itu. Suplai dan permintaan dalam komoditas hoaks ini mesti diputus. Tidak akan ada produksi jika publik kritis terhadap hoaks.

Rakyat mestinya melek, bisa membedakan mana hoaks, mana fakta. Rakyat semestinya tak lekas percaya dengan berita bohong dan ikut-ikutan menyebarkannya. Rakyat seharusnya ikut aktif dan partisipatif melaporkan berita bohong dan provokatif kepada penegak hukum. Publik mesti membuktikan bahwa negara ini menolak pembodohan dan pembunuhan akal sehat. Jika fenomena hoaks ini terus dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan saja kedamaian sosial, melainkan juga produktivitas dan kemajuan bangsa. Memandang kecil bahaya hoaks sama saja melenakan negara ke dalam masa jahiliah. Jangan sampai perkembangan teknologi media, dengan media sosialnya, malah memunculkan banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Kita mesti waspada karena di media sosiallah potensi kampanye-kampanye negatif, provokatif, dan tak memedulikan etika dan norma bakal membanjir.