Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, angkat bicara terkait pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyebut sejumlah calon kepala daerah berpotensi menjadi tersangka korupsi. Menurutnya, tidak ada jaminan setiap kepala daerah yang diusung partainya bebas dari korupsi dan suap.
Airlangga mengatakan, hal itu kembali kepada pribadi masing-masing.

"Kalau pribadi-pribadi siapa yang bisa jamin? Tapi kami sudah punya pakta integritas," ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/3/2018).

Dirinya menjelaskan beberapa poin pakta integritas Partai Golkar, salah satunya tidak melakukan tindakan transaksional atas nama partai atau jabatan yang dipercayakan. Kader akan diberhentikan dari kepengurusan apabila terlibat kasus narkotik, korupsi, dan pidana lainnya.Poin lainnya adalah harus menjaga integritas dan nama baik antarpengurus dan Partai Golkar, serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan apabila terbukti melanggar pakta integritas.

Airlangga mengatakan telah berupaya mencegah korupsi dan suap melalui kerja sama dengan KPK yakni mengingatkan kepala daerah tetap menjaga integritas dan tidak melanggar hukum. Namun demikian, pria yang juga tengah menjabat Menteri Perindustrian ini menyatakan pengurus pusat Golkar tetap memegang prinsip praduga tak bersalah sebelum ada putusan yang final dan mengikat.

"Itu kewenangan KPK asal dilakukan sesuai perundangan yang berlaku. Begitu ada persoalan DPP segera mengambil tindakan," katanya.

Sebelumnya Agus Rahardjo mengklaim telah mengantongi sejumlah nama calon kepala daerah di pilkada serentak 2018 yang berpotensi menjadi tersangka korupsi.

"Informasi yang kami dapatkan saat ini ada beberapa calon yang maju Pilkada 2018 most likely (di antaranya) 90 persen lebih akan menjadi tersangka," kata Agus di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018).


Sumber : tribunnews.com