Merdeka.com - Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Hendry Ahmad, mengakui penurunan kuota jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Premium untuk 2018 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menjadi sebab Premium sulit dicari beberapa waktu terakhir.

"Di 2017 memang kuota Premium ditetapkan BPH Migas yang di luar Jamali (Jawa Madura Bali) atau BBM penugasan itu 12,5 juta KL. Tapi di 2018 ditetapkan kuota BBM penugasan di luar Jamali sejumlah 7,5 juta KL," kata Hendry dalam acara konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (7/3).

Hendry mengungkapkan salah satu pertimbangan menurunnya kuota BBM penugasan di 2018 adalah realisasi pada 2017 yang jauh di bawah kuota. Hendry mengatakan, di 2017, dari kuota JBKP sebesar 12,5 juta KL ternyata realisasinya hanya 5 juta KL.

"Dalam realisasi di 2017 untuk premium sekitar 5 juta KL, tapi BPH Migas berupaya untuk lebih mengamankan makanya kita lebihkan kuota tersebut jadi 7,5 juta KL (di 2018)," ujarnya.

Hendry mengungkapkan rendahnya realisasi di 2017 disebabkan masyarakat sudah banyak yang beralih ke BBM jenis lain yang non subsidi yaitu Pertalite dan Pertamax. Peralihan tersebut, lanjutnya, juga didukung oleh banyaknya kendaraan bermotor keluaran terbaru yang lebih cocok menggunakan bahan bakar dengan oktan lebih tinggi.

"Masyarakat sudah lebih sadar, performa mesin di 2000 ke atas itu sudah menuntut untuk optimalisasi performa mesinnya, dan itu memang terasa memang kalau menggunakan Premium," jelasnya.

Hendry menegaskan pemerintah juga telah mewanit-wanti badan usaha yang diberi penugasan yaitu Pertamina agar tidak mengurangi kuota yang telah ditetapkan tersebut.

"Dari apa yang kami tetapkan kuota tersebut untuk kabupaten kota di luar Jamali, maka kuota yang kita tetapkan ini, kita sudah bicara ke Pertamina jangan sampai ada pengkitiran lagi atau dikurangi supply-nya."

https://www.merdeka.com/uang/premium...emerintah.html