JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menyiapkan peraturan presiden (Perpres) demi memudahkan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia. Hal ini dikatakan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

'Iya Perpres," kata Hanif kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas terkait penataan TKA di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Hanif mengatakan, Perpres tersebut nantinya akan menyederhanakan aturan-aturan mengenai TKA di semua kementerian dan lembaga.

Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi kerumitan saat TKA hendak mengurus izin bekerja di Indonesia.

"Intinya semua akan ditata dengan prinsip dasar. Yang pada dasarnya boleh masuk harus dipermudah. Yang tidak boleh masuk misalnya, pekerja kasar, jangan sampai masuk," kata Hanif.

Hanif menegaskan, perizinan yang diterapkan di Kemenaker sangat memudahkan TKA. Bahkan, TKA yang hendak bekerja di Indonesia bisa mendaftar secara online. Namun, ia mengakui ada kendala di kementerian teknis.

Ia mencontohkan, pekerja di sektor minyak dan gas, ada peraturan dari kementerian terkait yang membatasi umur TKA. Mereka yang boleh masuk hanya di rentang 35-55 tahun. Padahal, banyak ahli migas yang baik di luar rentang umur tersebut.

"Harapannya, regulasi yang tidak relevan seperti ini bisa dideregulasikan," kata Hanif.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar izin bagi TKA yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penataan TKA di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.

"Dalam penataan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama, saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit, ini penting sekali," kata Jokowi.

"Karena keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit," tambah Kepala Negara.

https://nasional.kompas.com/read/201...ga-kerja-asing