- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Mahalnya Ongkos Politik Picu Calon Kepala Daerah Korupsi
TS
p0congkaskus
Mahalnya Ongkos Politik Picu Calon Kepala Daerah Korupsi
Mahalnya Ongkos Politik Picu Calon Kepala Daerah Korupsi
RILIS.ID, Surabaya— Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Surabaya Umar Salahudin mengatakan, sistem demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki ancaman dampak negatif yang besar.
Sistem Pilkada itu berpotensi membuat calon kepala daerah melakukan korupsi untuk menggalang dana kampanye. Pasalnya, ongkos kampanye politik itu tidaklah besar.
"Sistem demokrasi elektoral kita sangat berbiaya tinggi hight cost democracy," kata Umar di Surabaya, Sabtu (3/3/2018).
Kendala lainnya, kata dia, seleksi terhadap calon kepala daerah dinilai longgar dan integritas seringkali diabadikan. Kondisi itu menimbulkan potensi korupsi yang tinggi.
"Disamping juga moralitas dan integritas kandidat," tambahnya.
Dia berharap ke depan agar ada evaluasi yang serius terhadap sistem Pilkada langsung. Agar kualitas pemimpin yang dihasilkan memadai, dan praktek korupsi bisa diminimallisir.
"Ke depan perlu ada aturan jika kandidat kena kasus korupsi saat kontestasi, Parpol bisa menarik orang mengganti kandidat. Jangan seperti saat ini, masa dalam tahanan Pilkada kandidat berstatus tersangka mash bisa lanjut," pungkasnya.
sumber: http://rilis.id/Mahalnya-Ongkos-Poli...Daerah-Korupsi
RILIS.ID, Surabaya— Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Surabaya Umar Salahudin mengatakan, sistem demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki ancaman dampak negatif yang besar.
Sistem Pilkada itu berpotensi membuat calon kepala daerah melakukan korupsi untuk menggalang dana kampanye. Pasalnya, ongkos kampanye politik itu tidaklah besar.
"Sistem demokrasi elektoral kita sangat berbiaya tinggi hight cost democracy," kata Umar di Surabaya, Sabtu (3/3/2018).
Kendala lainnya, kata dia, seleksi terhadap calon kepala daerah dinilai longgar dan integritas seringkali diabadikan. Kondisi itu menimbulkan potensi korupsi yang tinggi.
"Disamping juga moralitas dan integritas kandidat," tambahnya.
Dia berharap ke depan agar ada evaluasi yang serius terhadap sistem Pilkada langsung. Agar kualitas pemimpin yang dihasilkan memadai, dan praktek korupsi bisa diminimallisir.
"Ke depan perlu ada aturan jika kandidat kena kasus korupsi saat kontestasi, Parpol bisa menarik orang mengganti kandidat. Jangan seperti saat ini, masa dalam tahanan Pilkada kandidat berstatus tersangka mash bisa lanjut," pungkasnya.
sumber: http://rilis.id/Mahalnya-Ongkos-Poli...Daerah-Korupsi
Diubah oleh p0congkaskus 03-03-2018 09:36
1
1.3K
16
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan