- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Terima Perindo di Istana, Jokowi Dinilai Salahi Etika
TS
nevertalk
Terima Perindo di Istana, Jokowi Dinilai Salahi Etika
Setelah menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 1 Maret lalu, kemarin Presiden Joko Widodo giliran menerima Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, di Istana. Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai langkah Jokowi menerima partai-partai tersebut menyalahi etika pemanfaatan istana.
"Memang Presiden tidak langsung terlihat membicarakan soal pencapresan, tapi kita harus melihat secara politiknya. Intinya, jika bicara dukung mendukung dilakukan antar parpol, bukan di istana," tegas Zuhro kepada detik.com, Senin (5/3/2018).
Istana, dia melanjutkan, harusnya digunakan untuk hal-hal bersifat formal dan institusional pemerintah atau negara. Pembicaraan terkait aktivitas parpol, apalagi mengarah ke dukung-mendukung seharusnya dilakukan antar ketua umum parpol, entah di rumah atau kantor pengurusnya.
PSI dan Perindo merupakan dua dari empat parpol baru yang lolos menjadi peserta pemilu 2019. Keduanya sudah menyiratkan dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk kembali memimpin Indonesia, 2019-2024, sejak 2017 lalu. Hary Tanoe tak cuma ketua umum Perindo, dia juga pemilik jaringan media. Dengan dukungan tersebut Jokowi sangat mungkin akan mendapatkan sokongan pemberitaan lewat berbagai media milik Hary Tanoe.
"Itu sudah dirasakan sejak 2017 lalu sebenarnya, sekarang formalnya saja," jelas Zuhro.
Berbagai dukungan yang diberikan sejumlah partai besar pun, menurut dia, akan membuat persaingan di Pilpres 2019 tak berjalan sehat. Sebab MK telah menolak uji materi pasal pemilu serentak dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 21 Januari 2018 lalu. Pengajuan calon presiden di DPR tidak dilihat dari perolehan kursi parpol pada 2019 tetapi periode sebelumnya.
"Artinya ini tidak genuine lagi karena politik tidak dinamis tapi sudah ditentukan DPR periode sebelumnya, makanya akan susah memunculkan calon alternatif. Sudah tidak kompetitif lagi," tegasnya.
https://news.detik.com/berita/390032...i-salahi-etika
DILOLOSKAN SETELAH DUKUNG JOKUWI
MUNGKIN NGUCAPIN TERIMAKASIH
"Memang Presiden tidak langsung terlihat membicarakan soal pencapresan, tapi kita harus melihat secara politiknya. Intinya, jika bicara dukung mendukung dilakukan antar parpol, bukan di istana," tegas Zuhro kepada detik.com, Senin (5/3/2018).
Istana, dia melanjutkan, harusnya digunakan untuk hal-hal bersifat formal dan institusional pemerintah atau negara. Pembicaraan terkait aktivitas parpol, apalagi mengarah ke dukung-mendukung seharusnya dilakukan antar ketua umum parpol, entah di rumah atau kantor pengurusnya.
PSI dan Perindo merupakan dua dari empat parpol baru yang lolos menjadi peserta pemilu 2019. Keduanya sudah menyiratkan dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk kembali memimpin Indonesia, 2019-2024, sejak 2017 lalu. Hary Tanoe tak cuma ketua umum Perindo, dia juga pemilik jaringan media. Dengan dukungan tersebut Jokowi sangat mungkin akan mendapatkan sokongan pemberitaan lewat berbagai media milik Hary Tanoe.
"Itu sudah dirasakan sejak 2017 lalu sebenarnya, sekarang formalnya saja," jelas Zuhro.
Berbagai dukungan yang diberikan sejumlah partai besar pun, menurut dia, akan membuat persaingan di Pilpres 2019 tak berjalan sehat. Sebab MK telah menolak uji materi pasal pemilu serentak dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 21 Januari 2018 lalu. Pengajuan calon presiden di DPR tidak dilihat dari perolehan kursi parpol pada 2019 tetapi periode sebelumnya.
"Artinya ini tidak genuine lagi karena politik tidak dinamis tapi sudah ditentukan DPR periode sebelumnya, makanya akan susah memunculkan calon alternatif. Sudah tidak kompetitif lagi," tegasnya.
https://news.detik.com/berita/390032...i-salahi-etika
DILOLOSKAN SETELAH DUKUNG JOKUWI
MUNGKIN NGUCAPIN TERIMAKASIH
0
2K
24
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan