TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Ombudsman akan mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang menerima Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara. Dugaan pelanggaran muncul karena PSI menyatakan pertemuan itu membicarakan strategi pemenangan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Namun, Ombudsman harus mengkonfirmasi terlebih dahulu, baik kepada Jokowi maupun PSI mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan itu. “Karena kami baru dapat informasi dari media saja,” kata diawakil Ketua Komisi Ombudsman, Lely Pelitasari, Ahad, 4 Maret 2018.

Lely mengatakan jika benar isi pembicaraan pertemuan itu mengenai strategi pemenangan Jokowi dalam pemilu, Ombudsman akan menelusuri lebih dalam. Ombudsman harus menelusuri apakah isi pembicaraan itu memang sudah diagendakan sejak awal atau hanya pembicaraan yang muncul di sela-sela pertemuan saja. “Masih banyak hal yang perlu kami luruskan,” kata dia.

Sikap resmi Ombudsman mengenai polemik ini baru diputuskan saat rapat pleno Senin, 5 Maret 2018. “Pernyataan resmi dari kami baru keluar seusai rapat pleno,” kata Lely.

Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Ketua Umum DPP PSI Tsamara Amany mengunjungi Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo pada Kamis, 1 Maret 2018. Dalam pertemuan itu, Grace mengatakan membicarakan strategi pemenangan Pemilu 2019 bersama Jokowi.

Grace juga mengaku membicarakan soal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019. Grace mengatakan bahwa PSI akan tetap mendukung Jokowi siapapun calon wakil presidennya.

Isi pertemuan itu dikritik sejumlah pihak. Partai Gerindra dan PKS menganggap Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan saat menggunakan Istana Negara untuk membicarakan pemenangan Pilpres 2019. “Pak Jokowi sekarang sangat jelas mempertontonkan sikap yang terlalu kebelet, sehingga beliau mengabaikan prinsip yang seharusnya tidak dilakukan Presiden,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono, Sabtu, 3 Maret 2018.

https://nasional.tempo.co/read/10664...uan-jokowi-psi