JAKARTA, NNC - Politisi Ruhut Sitompul mengomentari rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membuka kembali jalan Jatibaru, Tanah Abang yang selama ini ditutup dan dijadikan lokasi berjualan pedagang kaki lima (PKL).

Menurut Ruhut, rencana Sandi hanya sekedar alasan untuk menghindar setelah mendapat protes dari berbagai pihak, bahkan DPRD DKI berencana menggunakan hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban dia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakan tersebut.

Tak hanya itu, juru bicara Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017 ini juga menyebut, jika keinginan Sandi digulirkan setelah Anies dipolisikan oleh Cyber Indonesia atas kebijakan menutup jalan Jatibaru karena dianggap melanggar sejumlah aturan.

"Itu namanya ngeles. Karena banyak pihak yang protes, kemudian laporan dari yang melaporkan (Cyber Indonesia) itu sangat kuat. Belum lagi mereka liat DPRD mulai mengadakan rapat untuk interpelasi," kata Ruhut kepada NNC, Minggu (4/3/2018).

Seperti diberitakan, Pemprov DKI melakukan penataan kawasan Pasar Tanah Abang sejak 22 Desember 2017 lalu. Ada dua tahap yang dilakukan, pertama menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang untuk lokasi berjualan PKL.

Namun beberapa hari ini Sandiaga mengatakan, Jalan Jatibaru akan kembali dibuka untuk umum, karena Pemprov DKI segera mengumumkan penataan kawasan Tanah Abang tahap kedua. ""Kita akan umumkan Minggu depan, ada di midterm, ada kemungkinan dibuka. Hampir pasti dibuka," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Menurut Sandi, untuk merealisasikan penataan Tanah Abang tahap kedua dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) dan pembangunan sky bridge seperti Cihampelas, Bandung. Pemprov DKI dalam waktu dekat akan mulai merelokasi PKL di Blok G Tanah Abang, karena TOD dibangun di di lokasi tersebut.

Sementara menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, rencana itu menunjukkan jika Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno inkonsistensi dalam membuat kebijakan dan terkesan mempermainkan para PKL.

"Kebijakan gubernur telah menjadikan PKL sebagai tumbal politik demi pencitraan. PKL akan bisa saja berontak dan melakukan perlawanan secara massif," jelas Trubus.

"Harapan masyarakat PKL dapat berjualan selama-lamanya dapat dikatakan pupus, karena masa depan PKL semakin tidak pasti. Akibatnya kebijakan penataan tanah abang dapat dikatakan gagal total," tandasnya.

http://www.netralnews.com/news/megap....akan.dibuka..