Jakarta - Dalam kewajiban registrasi SIM Card prabayar, masyarakat diminta untuk menyertakan NIK dan nomor KK untuk proses validasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Namun tak semua data yang yang tertera pada NIK dan nomor KK yang mereka sertakan sukses tervalidasi sampai saat ini. Diakui oleh pengamat ICT, Heru Sutadi, bahwa hal tersebut juga dialaminya. Karenanya, ia berharap agar Dukcapil untuk memperbarui (update) data kependudukan.

"Banyak (yang harus diperbaiki). Data Dukcapil harus update. Saya daftar, KK tidak dikenal," ujarnya saat dihubungi detikINET, Kamis (1/3/2018).

Ia mengatakan saat ada perubahan data seperti pindahan tempat tinggal, seharusnya Dukcapil melakukan pembaruan data karena ketika digunakan untuk melakukan registrasi SIM Card prabayar, NIK dan KK tidak dikenal.

Kemudian soal saran Kominfo yang mengharuskan masyarakat untuk pergi ke Dukcapil, Heru berpendapat pemerintah seharusnya memberikan mekanisme yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

"Misalnya buka counter di mall untuk registrasi bermasalah dengan membawa KK dan KTP asli. Jadi harus ada upaya tambahan kekinian," imbuhnya.

Selain kedua hal itu, pemerintah pun diminta tegas soal sanksi. Sebab ada beberapa pengguna, termasuk Heru, yang juga masih belum mendapatkan pemblokiran meski tak melakukan registrasi.

"Kemudian sanksinya bagaimana. Ini katanya per hari ini nomor yang tidak registrasi diblokir bertahap diawali tidak bisa call keluar. Tapi saya coba ini tidak/belum ada pemblokiran," kata Heru.

Sebagaimana diketahui, batas registrasi SIM Card prabayar telah habis pada 28 Februari 2018, kemarin. Sehingga mulai hari ini, operator telah bisa memberlakukan pemblokiran di mana pelanggan tidak bisa melakukan outgoing SMS dan telepon. (fyk/fyk)

https://inet.detik.com/telecommunica...ta-update-data