MEDAN (bareskrim.com) | Pilot helikopter milik Polri yang membawa pengantin di Lapangan Haji Adam Malik, Pematangsiantar, Iptu Togu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Pasalnya hal tersebut dinilai melanggar prosedur.


“Tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga pertanggungajawabannya nanti kita minta kepada personel yang mengawaki sarana kepolisian itu,” kata Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paulus Waterpauw kepada awak media, Jumat (2/3/2018).

Kapolda menjelaskan, karena pilot tersebut merupakan Bantuan Kendali Operasi (BKO), Poldasu akan membuat laporan ke Mabes Polri. “Ini (pilot) statusnya BKO, jadi kami harus lapor dan kemudian menyerahkan kepada Mabes Polri,” ucapnya.



Tapi apabila ada perintah dari Mabes Polri agar Polda Sumut yang melakukan pemeriksaan, pihaknya siap menindaklanjutinya. “Kecuali kalau ada perintah dan petunjuk lebih lanjut untuk kita melakukan penyelidikan baru kami lakukan,” ujarnya.

Kapolda sendiri membantah bila dugaan kalau pihak pengantin ada memiliki hubungan dengan keluarga Polri. Namun ia menyatakan terjadinya peristiwa ini lantaran ada hubungan personal pilot dengan pihak pengantin.

“Apakah ada dugaan kepolisian dalam kegiatan pesta itu, tidak ada. Jadi ini hanya hubungan personal yang dibangun oleh pihak sedemikian rupa. Tapi jika nanti dibutuhkan untuk kepentingan pengembangan pihak pengantin akan dipanggil,” ungkapnya.

Kapolda menegaskan, kalau aturan tidak memperbolehkan untuk memanfaatkan sarana negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecuali dinas.

“Apabila nanti ada terbukti proses selanjutnya akan kita serahkan ke angkumnya (atasan yang berhak menghukumnya),” sebutnya.

http://bareskrim.com/2018/03/02/heli-polri-angkut-pengantin-pilot-langgar-prosedur/