JAKARTA – Rumah DP 0 rupiah di Rorotan, Jakarta Utara gagal menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dhiki Kurniawan Government Relation PT Nusa Kirana mengaku sebelumnya pihaknya memberikan penawaran kepada Pemprov DKI.

Setelah itu PT Nusa Kirana mempresentasikan rumah DP 0 rupiah dengan lahan dan bangunan disiapkan oleh pengembang.

Mereka mengajukan penawaran karena sebelumnya Pemprov DKI telah menyatakan program rumah DP 0 rupiah juga terbuka kerjasama dengan pihak swasta.

Dhiki menjelaskan kerjasama dengan Pemprov DKI gagal karena rumah tapak yang akan dibangun tidak masuk dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP).

Dhiki menambahkan meski gagal menggandeng Pemprov DKI, PT Nusa Kirana tetap akan membangun perumahan type 27 dengan luas tanah 45 meter persegi itu. Dhiki juga berkomitmen akan tetap memasarkan 100 itu dengan DP yang ditanggung pihak pengembang.

“Kalau ternyata dari sisi Pemprov masih belum bisa untuk masuk program atau dari skemanya agak sulit ya ini tetap jalan, tidak ada masalah,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Agustino Darmawan menyatakan rumah tapak dengan skema DP 0 persen mustahil dilakukan di Jakarta. Agustino menilai nilai tanah di Jakarta yang tinggi tidak mungkin bisa diterapkan dengan skema FLPP yang nilainya rumah tidak lebih dari Rp140 jutaan.

“Kalau untuk di Jakarta saya sih nggak yakin yang dibangun itu Rp140 juta satu unit ya. Itu pasti tanahnya aja sudah berapa, di sana? Pinggir lagi. Anda boleh hitung deh dengan harga satuan DKI, sekitar segitu, dengan development cost yang masuk itu semua. Rp250 juta per unit, itu kalau dijual Rp140 juta per unit, rugi dong. Belum lagi perizinan. Masuk perizinan, belum lagi penataan sarananya. Pasti ada dong, drainase, jalan, tuh berapa tuh? Bisa Rp350 juta itu harganya per unit,” terang Agustino.

Agustino menyatakan pihaknya tetap terbuka membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam program rumah DP 0 rupiah. Namun bentuk rumah bukanlah tapak melainkan rumah susun.

“Kalau di Jakarta itu harus rumah susun. Kalau bukan rumah susun jangan harap bisa masuk FLPP,” tandas Agustino. (ikbal/b)