JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana meminta anggota DPRD DKI yang berniat mengajukan hak interpelasi terkait penataan Tanah Abang untuk bersabar. Sebab, konsep penataan kawasan Tanah Abang memerlukan proses.

"Jangan terburu-buru menyikapi dengan interpelasi. Ayo dong kita lihat dulu sambil cari solusi bersama," ujar Lulung usai coffee morning dengan Pemprov DKI di Balai Kota, Selasa (27/2/2018).

Lulung juga meminta semua pihak tak asal menyalahkan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan kawasan Tanah Abang.

Ketimbang menyalahkan, kata dia, ada baiknya pihak yang tak setuju Jalan Jatibaru Raya ditutup memberi solusi lain kepada Pemprov DKI Jakarta dalam penataan kawasan Tanah Abang.

"Jadi ayo sama-sama cari solusi. Jangan kemudian mendeklarasikan bahwa pemerintah itu salah,"

Lulung mengatakan, Pemprov DKI menempatkan PKL di Jalan Jatibaru Raya hanya untuk sementara. Nantinya, para PKL tersebut akan ditempatkan di lokasi yang lebih layak.

"Konsepnya pemerintah dulu hanya penertiban bukan penataaan. Kalau penertiban itu, trantib datang, PKL pergi, nanti balik lagi. Karena tidak ada kepastian hukum dan sudah terlalu banyak PKL di situ.Pemerintah mencari solusi, konsepnya jadi ganti jadi penertiban jadi penataan," kata Lulung.

Sejak Jumat (22/12/2017), langkah awal penataan Tanah Abang mulai dilakukan. Lebih kurang 400 PKL yang biasa berdagang di atas trotoar Stasiun Tanah Abang diperbolehkan berjualan di atas ruas Jalan Jatibaru Raya yang letaknya tepat di seberang Stasiun Tanah Abang.

Dalam konsep penataan Pasar Tanah Abang jangka pendek ini, dua jalur yang ada di depan Stasiun Tanah Abang ditutup pukul 08.00 hingga 18.00.

Satu jalur digunakan untuk PKL dan satu jalur lainnya digunakan untuk jalur transjakarta dan angkot. Para PKL disediakan tenda secara gratis atau tanpa dipungut retribusi.

Adapun konsep penataan Tanah Abang tahap dua akan meliputi revitalisasi Blok G, salah satunya mengenai pembangunan skybridge di sana.