Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Abbas (Dua kiri) bersama Wakil Bupati H Said Mulayadi SE MSi (Tiga Kiri) dan Ketua MPU Pijay, Tgk H Said Abdullah (Tengah) memberikan klarifikasi terhadap pembangunan gedung AKN oleh bantuan pihak ketiga Buddha Tzu Chi Indonesia pasca gempa yang tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali, Selasa (13/2/3018) di ruang kerja Bupati Pijay. SERAMBI/IDRIS ISMAIL

* Pemkab Tunda Pembangunan Gedung AKN



MEUREUDU - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pijay, Tgk H Said Abdullah, mengatakan bahwa hasil telaah MPU bersama pemerintah terkait bantuan pembangunan gedung kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Pijay oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tidak ada kaitan dengan keagamaan.

“Bantuan ini murni bantuan kemanusian pascagempa Pijay akhir 2016 lalu, dan tidak ada sangkut paut sedikitpun dengan agama mereka,” ujarnya, dalam konferensi pers terkait ramainya penolakan warga Pijay terhadap bantuan dari organisasi tersebut.

Penolakan ini ramai diperbincangkan di media sosial warga Pijay, karena melihat seremonial tanda dimulainya pembangunan kampus tersebut kemarin di Gampong Baro Blang Dalam, Kecamatan Bandar Baru, turut diisi dengan prosesi mengaduk semen bersama-sama yang dipersepsikan sebagai budaya Tionghoa. Selain ini di bangunan kampus yang dibangun itu pun terdapat logo yang dinilai menyimbolkan agama Buddha. Hal inilah yang ramai diprotes warga.

Konferensi pers kemarin digelar Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Abbas bersama Wakil Bupati Pijay, H Said Mulyadi SE MSi yang turut dihadiri Ketua MPU Pijay, Tgk H Said Abdullah, Sekda Drs Abdur Rahman SE MM, dan pihak aparat TNI/Polri.

Atas ramainya penolakan ini, Pemkab Pijay bersama Forkopimda setempat pun akan menghentikan sementara pembangunan gedung tersebut, sesuai petunjuk pihak MPU untuk meredam amarah warga. “MPU menyarankan agar pembangunan gedung AKN ini ditunda sementara, sambil menunggu waktu yang lebih kondusif. Hal ini agar persoalan tersebut tidak menjadi lebih runcing,” katanya.

Bupati Pijay, Aiyub Abbas pun menjelaskan bahwa awal masuknya bantuan dari pihak Buddha Tzu Chi ini, saat kabupaten tersebut dilanda gempa pada Desember 2016 lalu. Musibah itu membuat yayasan Buddha Tzu Chi --yang merupakan organisasi kemanusiaan dan juga pernah membantu Rehab-rekons pascatsunami Aceh pada 2004 lalu-- terpanggil untuk menyalurkan bantuan sesuai misi utama yayasan ini.

Saat berkoordinasi dengan Pemkab, bantuan pun diarahkan pihak Pemkab Pijay untuk membantu pembangunan gedung AKN. Karena memang Pemkab kekurangan dana untuk membangun fasilitas pendidikan untuk masyarakat Pijay itu. Pihak Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia pun menyatakan kesediaannya, dan disepakati dana bantuan dari mereka akan digunakan untuk membangun satu unit ruang kuliah dan ruang praktikum yang representatif yang selanjutnya aset ini akan diserahkan kepada Pemkab Pidie Jaya dan dikelola institusi perguruan tinggi tersebut (AKN).

Seperti lazimnya pembangunan sarana dari pihak donor. Gedung itu pun memasang logo lembaga donor (bukan logo keagamaan-red) untuk menunjukkan eksistensi lembaga donor tersebut dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang menyumbangkan uangnya, bahwa lembaga ini telah merealisasikan dana yang dihimpun dalam bentuk pembangunan sarana yang bermanfaat.

Sarana publik yang memasang logo yayasan ini (bukan simbol agama -red) Buddha Tzu Chi ini pun cukup banyak terlihat di Banda Aceh maupun daerah-daerah lainnya yang terdampak tsunami dan dibangun kembali oleh sejumlah lembaga donor, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tanpa ada penolakan dari warga yang menerima manfaat.

Sebaliknya, pemerintah yang mewakili masyarakat korban bencana, menyampaikan terima kasih yang teramat besar atas bantuan pihak donor termasuk kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang berkomitmen menyalurkan bantuan kemanusiaan, tanpa ada niat lain dibalik bantuan tersebut.

Namun, perlu dipahami oleh Pemkab Pijay, bahwa penolakan masyarakat Pijay yang terjadi saat ini, memang bukan karena sentimen agama . Tapi tak lepas dari peristiwa pembantaian umat muslim Rohingya oleh sekelompok umat Buddha di Rakhine, Myanmar.

Sehingga penolakan ini juga sebagai bentuk solidaritas umat muslim di Pijay, yang tidak bisa memaafkan perlakuan sekelompok orang/oknum umat Buddha di Myanmar yang membantai muslim Rohingya. Sehingga penolakan ini pun juga harus dilihat sebagai sikap nyata muslim di Pijay dalam berempati kepada saudara sesama muslim yang juga dianjurkan dalam ajaran agama Islam. (c43)