Kompensasi. Ya! Kompensasi. Itulah yang terpikir dalam benak saya ketika membaca berita hari ini. Berita tersebut adalah berita mengenai pengukuhan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta periode 2017-2021. Kenapa saya berpikir ini kompensasi? Mari kita telisik ke belakang tentang sejarah bangsa Indonesia. Penjajahan bangsa Indonesia oleh Belanda menyebabkan pemerintah Belanda berpikir untuk membalas budi kepada kita yang terjajah. Perlu adanya kesejahteraan bagi kita yang saat itu menderita karena kerja rodi dan dijajah serta dirampas sumber dayanya. Akhirnya mereka berpikir untuk melakukan politik etis atau balas budi. Mereka memberi kita pendidikan, bantuan dalam irigasi, dan mengajak penduduk kita saat itu untuk berimigrasi. Tentu saja, politik demi "kesejahteraan" bangsa Indonesia saat itu adalah kembali lagi untuk kepentingan Belanda. Irigasi untuk perkebunan Belanda. Imigrasi untuk menambah pekerja rodi. Untung saja, Belanda blunder di pendidikan, yang menghasilkan cerdik cendikia penggerak persatuan Indonesia.

Kembali ke masa kini, politik ini masih bisa diterapkan. Mungkin dengan istilah lebih manusiawinya yaitu kompensasi. Tidak lain hanyalah permainan kata dari Neo-Etische Politiek (Sumur 1) . Salah satu contohnya itu pengukuhan pengurus KONI DKI Jakarta 2017-2021. Beberapa pengurus KONI yang baru dilantik oleh Pak Gubernus Anies Baswedan adalah nama yang tidak asing lagi. Sebut saja Aldwin Rahardian yang dulunya adalah pengacara Buni Yani yang didakwa menyunting video pidato mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Lalu, ada Jamran, seorang residivis yang mendekam di penjara akibat kasus makar dan ujaran kebencian sebelum aksi 212. Jangan lupa juga, ada Novita Dewi yang ikut menjadi pengurus KONI dan dia ini dulunya adalah wakil ketua bendahara tim kampanye Anies-Sandiaga. Ketua KONI Jakarta Djamhuron P Wibowo mengatakan kami memilih orang-orang ini karena betul-betul sudah dikenal dan berbuat yang terbaik untuk DKI (Sumur 2) . DIKENAL? TERBAIK?! Pengacara penyunting video? Residivis kasus makar? Tim kampanye? Itu semua hanyalah pokitik etis. Politik balas budi. Di mana kredibilitasnya?! Oh iya benar, kompensasi.. Neo-Etische Politiek..

Mereka martir yang menyebabkan Anies bisa naik. Tentu saja mesti ada kompensasi. Mesti ada balas budi. Demi kemakmuran Anies juga kan? Ataukah... Demi tutup mulut?