Suara.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah menyebut keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ancaman bagi perekonomian negara. Fahri ingin Presiden Joko Widodo sadar itu.

"Saya ingin Jokowi sadar KPK ini ancaman. Seharusnya dia mengerti," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Fahri mengaku saat rapat konsultasi dengan Jokowi, ia memberitahukan bahwa KPK akan merusak ekonomi Indonesia dan penegakan hukum akan semakin kacau.

Kata Fahri lagi, dengan ketidakpastian hukum, perilaku saling fitnah satu sama lain akan semakin marak dan efeknya terhadap pembangunan di dalam negeri.

"Kalau Pak Jokowi sadar, tutup KPK dulu. Kalau proposal saya meniru Korea Selatan. Gabung saja dengan Ombudsman, Komnas HAM, LPSK. Jadi lembaga komplit," ujar Fahri.

Menurut dia, jika KPK dibiarkan terus berjalan sendiri, kekacauan hukum dan ekonomi akan selalu terjadi.

"Modalnya cuma mulut Nazar dan Operasi Tangkap Tangan. Orang diincar. Korupsi kalau pakai uang cash kena. Kalau korupsi jangan pakai cash, pasti yang canggih-canggih itu nggak kena," tutur Fahri.

Dengan demikian, masyarakat akan melihat, satu-satunya lembaga yang suci di negeri ini hanya KPK, sebab tidak bisa masuk perangkat OTT dari lembaga lain.

"Di luar negeri, DPR yang memeriksa orang. Ini nggak, malah DPRnya yang diperiksa. Saban hari dipanggil KPK. Mondar-mandir. Nanti kalau dia mau redup, OTT. Apa ini?" kata Fahri.

Fahri menantang Jokowi menutup lembaga antirasuah.

"Jadi Jokowi berani nggak menghentikan skandal ini? Kalau nggak, Jokowi pasti kena. Karena itu artinya bersekutu dengan kedzaliman. Siapa yang bersekutu atau membiarkan kedzaliman, dia akan kena. Yang melawan akan selamat," kata Fahri.