Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. Pasca lengsernya Soeharto dan Orde Baru, Khofifah memutuskan untuk berpindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan peta politik dan pernanan Nadlatul Ulama (NU) yang mengantarkannya ke panggung politik tanah air.

Pada 1998-2000, ia kembali duduk di DPR sebagai wakil dari PKB. Di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, Khofifah diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk pertama kalinya istilah pemberdayaan perempuan digunakan di departemen yang sebelumnya bernama departemen peranan wanita. Khofifah mengatakan bahwa kata “perempuan” dan “wanita” memiliki makna yang berbeda. Wanita berarti “wani ditata” atau siap diatur. Sementara perempuan berasal dari kata “empu” yang berarti dihormati.

Setelah tidak lagi menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan, Khofifah tetap konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh karena itu kesempatan yang datang padanya untuk menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU dimanfaatkan Khofifah semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang belum terpenuhi.
Khofifah memberikan perhatian lebih terhadap kasus kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi jumlahnya di Indonesia. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 307/100.000 per kelahiran hidup kala itu. Dalam kasus ini, Khofifah memilih untuk berjuang dengan masuk ke dalam sistem politik.

Khofifah dipercaya memimpin Muslimat NU selama dua periode. Meski nyaris setiap hari disibukkan dengan aktivitas politik, mantan Kepala BKKBN itu cukup pandai mengatur waktu. Hal ini berdampak postif pada organisasi yang dipimpinnya itu. Kongres Muslimat NU 2006 di Batam menjadi ujian berat bagi Khofifah. Dia harus bersaing ketat dengan Lily Wahid, adik kandung Gus Dur, untuk menduduki jabatan ketua umum Muslimat. Namun, karena prestasinya, anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur itu terpilih sebagai ketua umum untuk kedua kali.
Pada awal 2013 nama Khofifah muncul sebagai salah satu calon Gubernur Provinsi Jawa Timur. Namun, Khofifah tidak berhasil. Setahun berselang, Khofifah diminta Presiden Joko Widodo menjabat Menteri Sosial.