JAKARTA (Lampost.co)--Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak melakukan penangkapan kepala daerah yang akan melaju dalam pesta demokrasi. KPK memberi perhatian khusus pada jalannya proses Pilkada 2018. Hal ini dilakukan, menyusul banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi.
 
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dari hasil kajian lembaganya dengan beberapa stakeholder, salah satu alasan kepala daerah terlibat dalam pusaran korupsi karena mahalnya ongkos menjadi kepala daerah.
 "Kita (KPK) melihat bahwa ongkos untuk menjadi kepala daerah itu besar," kata Laode saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (16/2/2018).


 Menurut Laode, dari hasil kajian itu seseorang yang ingin menjadi bupati harus menyiapkan dana minimal Rp60 miliar. Sedangkan untuk jabatan gubernur, para calon harus memiliki dana hingga Rp100 miliar. "Nah jadi ongkosnya memang mahal," ujar dia.


Wakil Ketua KPK tak membantah maraknya giat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah untuk memperbaiki sistem politik di tanah air. Lembaga Antikorupsi, kata Laode, ingin menghilangkan money politik dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut.


Sumber: Arsip Lampung