Insiden kartu kuning yang dikeluarkan oleh Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa, kepada Presiden Joko Widodo saat acara Dies Natalies Universitas Indonesia lalu menuai banyak tanggapan dari masyarakat.

Sebagian menyatakan pemberian "kartu kuning" itu salah konteks dan tidak tepat sasaran, namun sebagian lain justru menilainya secara positif.

Beberapa kelompok yang diketahui berseberangan dengan pemerintahan saat ini turut mendukung kritik mahasiswa tersebut. Salah satunya adalah Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan).

Dalam video yang beredar di media sosial, mereka menyatakan bahwa kartu kuning terhadap Presiden Jokowi sebenarnya tidak cukup. Menurut Ketua Umum Gema Pembebasan, Ricky Fattamazaya, Presiden Jokowi harusnya langsung diganjar kartu merah saja.

Hal itu karena pemerintahan Jokowi merupakan bagian dari sistem yang kufur. Akibatnya, terjadi gizi buruk, banyak pengangguran, kriminalisasi ulama dan rezim yang memusuhi Islam.

Gema Pembebasan diketahui merupakan organisasi sayap pemuda dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meski HTI saat ini sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, mereka terlihat masih kerap menyebarkan propaganda khilafah dan ideologi HTI di dunia maya. Salah satunya melalui video yang mengomentari insiden kartu kuning itu.

Melihat fakta itu, maka sangat wajar bila Gema Pembebasan itu sangat partisan dan menolak rezim Jokowi-JK. Mereka adalah pendukung setia pengusung ideologi yang berseberangan dengan Pancasila.

Mereka mengaku sebagai organisasi mahasiswa namun kelakuannya sama sekali tidak kritis dan independen. Justru yang ada terlihat seperti membebek. Sebagai organ underbow, pemikiran dan gerakan mereka disetir oleh organ induknya yaitu HTI.

Berbagai masalah di Indonesia saat ini terjadi bukan karena sistem politik demokrasi dan ideologi Pancasila, sebagaimana yang mereka tuduhkan. Masalah itu hadir justru karena Pancasila dan demokrasi diterapkan tidak secara substansial.

Selain itu juga karena adanya beberapa kelompok yang hendak merusak demokrasi itu sendiri, dengan membangkitkan isu SARA. Persis seperti yang dilakukan oleh HTI selama ini.

Dengan demikian, informasi yang ditampilkan oleh Ricky Fattamazaya jelas sangat sesat. Apa yang dituduhkan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membenci umat Islam dan menjual bangsa ke negara lain, merupakan fitnah dan tuduhan yang tendensius. Hal tersebut sama sekali tidak benar.

Tuduhan itu dapat dipastikan sebagai salah satu cara propagandanya untuk menarik masyarakat berpihak pada ideologi khilafah. Sekaligus untuk menggeser ideologi Pancasila.

Caranya dengan mendiskreditkan pemerintahan yang sah sehingga tampak tidak berpihak pada rakyat. Saat kepercayaan rakyat hilang, maka mereka menyebutkan bahwa khilafah satu-satunya solusi untuk segala permasalahan.

Padahal sangat jelas bahwa cara mereka itu sangat tidak konstitusional. Mengganti ideologi Pancasila merupakan persoalan yang serius bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, HTI dianggap bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Kita tak perlu percaya dengan propaganda mereka. Karena menyerah pada mereka sama sekali menyerahkan bangsa dan negara ini pada penjajahan yang kedua. Kali ini melalui apa yang dinamakan dengan khilafah. Naudzubillah.