Indonesia lagi-lagi menorehkan prestasi. Kali ini, pengakuan terhadap kinerja ekonomi Tanah Air datang dari Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam kajian Artikel IV yang dikutip Rabu (7/2/2018), IMF menilai perekonomian Indonesia terus menunjukkan performa yang baik. Pertumbuhan ekonomi bisa dijaga stabil di kisaran 5%, inflasi berhasil diredam, defisit transaksi berjalan (current account deficit) tetap sehat, dan risiko sistemik berhasil ditanggulangi. “Indonesia berada di posisi yang menguntungkan dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi. Namun untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” papar kajian tersebut. IMF pun mengapresiasi arah (stance) kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI). Kebijakan moneter yang ditujukan untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi sudah cukup memadai. Dari sisi fiskal, IMF memuji kebijakan pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Kesehatan fiskal juga terjaga dengan defisit yang dipertahankan di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, IMF menggarisbawahi Indonesia masih punya tantangan. Penerimaan pajak yang seringkali tidak mencapai target harus dicermati, karena mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan.

“Kecepatan dalam membangun infrastruktur harus seiring dengan ketersediaan pendanaan. Prioritas pembiayaan harus diutamakan berasal dari penerimaan dalam negeri, sambil memberikan kesempatan kepada swasta termasuk investor asing,” jelas laporan IMF.

IMF juga menyinggung soal risiko meningkatnya biaya pendanaan karena potensi kenaikan suku bunga. Ke depan, kecenderungan global sepertinya mengarah ke kenaikan suku bunga merespons pemulihan ekonomi.

Amerika Serikat (AS) diperkirakan menaikkan suku bunga acuan tiga kali pada tahun ini. Bank sentral Eropa juga dikabarkan akan segera mengakhiri stimulus moneter karena kebangkitan ekonomi di Benua Biru.

Ini akan menaikkan suku bunga global, dan imbal hasil (yield) obligasi akan bergerak searah. Tren kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) sudah terlihat.

Dalam dokumen Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, setiap 1% kenaikan yield akan menambah beban pembiayaan sebesar Rp 1,4-2,3 triliun. Dalam asumsi makro 2018, yield SPN tiga bulan ditetapkan 5,2%.
Kemudian, IMF juga menyarankan Indonesia untuk terus memantau perkembangan kurs dan utang luar negeri (ULN) sektor swasta. Sejauh ini, volatilitas rupiah terhadap dolar AS masih cukup terjaga.

Dalam sebulan terakhir, volatilitas rupiah berada di angka 4,51%. Lebih baik dibandingkan ringgit yang 5,07%, won sebesar 5,17%, atau yen sebesar 6,64%. Namun volatilitas rupiah lebih tinggi dibandingkan dolar Singapura yang sebesar 4,16%, baht 4,34%, atau rupee di 3,64%.

Sementara tren ULN swasta memang cenderung naik. Posisi ULN pada November 2017 adalah US$ 170,65 juta dolar, naik 4,65% dibandingkan posisi awal 2017.

Namun, BI sudah melakukan langkah untuk menjaga eksposur utang luar negeri. Sudah ada Peraturan BI No 18/4/PBI/2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Misalnya dengan kewajiban lindung nilai (hedging) terhadap ULN, penerapan rating tertentu dalam menarik ULN, dan sebagainya.
Jadi, meskipun IMF memberikan pujian tetapi Indonesia tetap tidak boleh terbuai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, karena jika tidak maka akan menjadi risiko besar bagi perekonomian nasional.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...uat-indonesia/