Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno tidak menjamin ada ganti rugi lahan untuk lahan wargaBidara Cina, Jakarta Timur, yang terkena proyek sodetan. Proyek tersebut mandeg setelah ada gugatan class action dari warga Bidara Cina.

Sandiaga mengatakan jika lahan yang ditempati warga Bidara Cina adalah milik pemerintah. Maka dengan demikian, tidak perlu ada ganti rugi kepada warga.
"Itu yang coba kita cari tahu itu, karena mereka sudah tinggal di situ dalam waktu yang lama," kata Sandi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).
Sodetan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemprov DKI. Sedianya sodetan akan beroperasi pada tahun 2017.
Pemprov DKI Jakarta sedang membuat format baru untuk pembebasan di Bidara Cina. Di samping itu, Sandiaga meminta agar warga merelakan lahannya untuk kepentingan dan fasilitas bersama.
"Pendekatan kita yah warg diajak bicara, mediasi kita cari format baru yang mudah-mudahan bisa diterima masyarakat. Kan ini untuk kepentingan publik," tutup Sandi.
 Proyek sodetan Ciliwung ke KBT mandeg setelah digugat warga Bidara Cina dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. Warga Bidara Cina mempermasalahkan penetapan lokasi sodetan yang berubah dari tanpa ada pemberitahuan kepada warga.



http://www.gatra.com/nusantara/jabod...detan-ciliwung