JAKARTA (IndoTelko)- Aksi karyawan PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo yang menuntut keadilan ke manajemen anak usaha Ooredoo itu pada Kamis (8/2) siang mendapat tanggapan dari sejumlah pihak.

"Saya bisa sebut itu Black Thursday bagi industri telekomunikasi nasional. Jika yang disuarakan karyawan Indosat itu benar adanya, wajar kita sebut kemarin hari berkabung. Ini bisa dikatakan buah dari divestasi Indosat beberapa tahun lalu dimana yang menjadi korban anak-anak bangsa," sesal Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi dalam pesan singkat ke IndoTelko, Jumat (9/2).

Menurut Heru, suara dari karyawan Indosat yang mengungkapkan adanya restrukturisasi irasional yang digawangi oleh para Tenaga Kerja Asing (TKA) di anak usaha Ooredoo itu mencerminkan adanya ketidakdilan.

"Pekerja Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemerintah harus tegas dalam hal ini regulator telekomunikasi (Kementrian Komunikasi dan Informatika/Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia/BRTI). Turun kalian ke bawah, lihat ini anak-anak bangsa nasibnya di Indosat," teriaknya.

Diungkapkannya, jika merujuk sejak Kabinet Kerja hadir, Menkominfo Rudiantara memiliki sejumlah janji yang belum tuntas kepada Indosat. "Salah satunya itu memperjuangkan nasib Saudara Indar Atmanto dari penjara. Itu saya catat beliau pernah bicara di media massa. Sekarang kasus Indar belum beres, bom waktu tenaga kerja lokal terpinggirkan di Indosat meledak. Rudiantara harus bereskan ini," katanya. (baca: Kasus Indar Atmanto)

Ditegaskannya, sebagai operator yang beroperasi di Indonesia walau sahamnya sekarang mayoritas dikuasai Ooredoo, tetap harus memprioritaskan orang Indonesia sesuai kompetensi dibutuhkan.

"Kominfo dan BRTI harus panggil segera manajemen Indosat untuk klarifikasi isu karyawan lokal dipinggirkan itu. Tekankan agar memperhatikan aspirasi pegawai. Regulator itu harus hadir saat rakyat butuh," tandasnya.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMII) Kamilov Sagala mengingatkan jika PHK massal dibiarkan di Indosat maka bisa merusak program pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang menjanjikan puluhan juta lapangan kerja baru.

"Jokowi kan waktu debat Pilpres janji akan buyback Indosat, saya rasa ini momentum yang bagus dilaksanakan. Grass root pasti dukung (buyback)," pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan Indosat melakukan aksi unjuk rasa di halaman depan kantor pusat operator kedua terbesar di Indonesia itu. Para karyawan meminta dihentikan restrukturisasi irasional dimana terjadi pengalihan tenaga kerja ditempatkan tidak sesuai kompetensinya.

Kabarnya, program "restrukturisasi" ini mengincar sekitar 250 karyawan yang berada di direktorar teknis dimana selama ini mengelola jaringan dari operator itu.

Para karyawan teknis ini rencananya dialihkan ke bagian penjualan dengan dibebani target penjualan. Jika target tak tercapai maka disodorkan opsi pensiun dini.

Program "restrukturisasi" ini dinilai para karyawan tak adil karena di saat yang sama ada beban lain yang memberatkan perusahaan yakni besarnya upah tenaga kerja asing (TKA).

Group Head of Corporate Communication Indosat Deva Rachman menegaskan PHK massal tidak benar ada di Indosat.

Indosat bergolak, Kominfo dimana?

"Perusahaan menjamin kelangsungan pekerjaan bagi seluruh karyawan dan proses perubahan komposisi organisasi ini berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ungkap Deva.

Namun demikian, perseroan menyadari, perkembangan teknologi sebagai basis bisnis telekomunikasi telah mengubah konstelasi industri yang mengharuskan para operator sebagai pelaku industri ini untuk terus berubah dan beradaptasi agar tetap dapat tumbuh dan berkompetisi dengan sehat.

Indosat bergolak, Kominfo dimana?

Menghadapi tuntutan perubahan ini, manajemen Indosat Ooredoo mengambil berbagai langkah strategs yang berdampak pada komposisi organisasi perusahaan.

“Salah satunya melakukan investasi secara lebih prudent, efisiensi kegiatan operasi, dan reorganisasi,” pungkas Deva.(dn)

Sumber : Indosat bergolak, Kominfo dimana?