Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

christomatAvatar border
TS
christomat
Urusan 'Kursi' di Senayan Selesai Tinggal Tunggu Restu Megawati dan Prabowo


Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) langsung mengucapkan selamat datang bagi pimpinan DPR yang baru, yang akan diisi oleh PDI Perjuangan usai Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Revisi Undang-undang MD3.

Mantan Ketua Komisi III tersebut berharap, pelantikan pimpinan DPR yang baru itu digelar sebelum masa reses.

"Saya cuma bisa mengatakan welcome join to the club PDIP dalam pimpinan DPR RI. Saya inginnya tanggal 14 Februari itu sudah terjadi pelantikan atau penambahan pimpinan DPR yang baru," ujar Bamsoet, di Gedung DPR RI, Kamis (8/2//2018).

Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah akhirnya menyepakati penambahan 3 kursi pimpinan MPR dalam revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3).

Adapun jatah penambahan pimpinan MPR tersebut yakni untuk PDIP, Gerindra, dan PKB.
Awalnya pemerintah bersikeras penambahan pimpinan MPR sama dengan DPR, yakni satu kursi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan, perubahan sikap pemerintah sangat wajar melihat dinamika politik yang berkembang di DPR.

Ia menilai penambahan tiga kursi pimpinan MPR bertujuan untuk menyolidkan seluruh fraksi di DPR.

Kami mengakomodasi dalam rangka dinamika politik ke depan ini supaya masing-masing kami ini kompak-kompak saja," kata Yasonna.

"Dalam tafsiran kami ini hanya penambahan sesuai dengan urutan peserta pemilu, perolehan suara. Karena di mana pun refleksi hasil pemilu itu harus terefleksi dalam unsur pimpinan. Ini mengakomodasi asas keadilan saja makanya pemerintah dapat menyetujuinya," kata Yasonna lagi.

Sekretaris Fraksi PDIP DPR-RI Bambang Wuryanto memastikan, pihaknya masih menunggu RUU MD3 yang telah disepakati Baleg bersama pemerintah disahkan di rapat paripurna.

Kemudian diundangkan oleh pemerintah.

Bambang menegaskan bahwa kewenangan calon yang akan ditunjuk PDIP untuk pimpinan DPR dan MPR sepenuhnya ditangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.


"Di PDIP banyak yang dicalonkan jadi pimpinan DPR. Namun, sudah pasti track record menjadi pertimbangan pertama. Ibu Ketua Umum yang akan memutuskan," ujar Bambang.

"Misalnya dulu ada Pak TB Hasanuddin, ada Pak Utut, ada juga Pak Trimedya Panjaitan yang sudah senior jadi anggota dewan sejak tahun 1999, ini periode ke-4 nya. Beliau juga sangat paham masalah hukum," jelas Bambang.

Untuk diketahui, TB Hasanuddin saat ini menjadi cagub di Pilgub Jawa Barat dari PDIP dan akan segera mundur dari DPR.

Sementara Utut Adianto yang merupakan Ketua Fraksi PDIP dan Trimedya Pandjaitan adalah Wakil Ketua Komisi III.

Bambang juga menyebut Ketua DPP sekaligus anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar dan Anggota Komisi VI Eriko Sotarduga.

Eriko disebut sebagai calon yang cukup memiliki potensi besar sebagai pimpinan DPR mengingat posisinya sebagai Wasekjen DPP PDIP.

"Senior lagi ada seperti Pak Mindo Sianipar anggota dewan dari '99, sudah 4 periode. Lalu Pak Eriko Sotarduga, beliau wasekjen ini berputar pada keputusan strategis dan berada di seputaran Ibu Ketum," terangnya.

Nama Bambang sendiri sempat disebut-sebut menjadi salah satu kandidat. Namun dia memilih untuk tidak ikut masuk menjadi kandidat itu.


"Itu untuk yang punya mental kuat, yang berani. Saya mental nggak kuat," Bambang menegaskan.

Di Kantor Wapres, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI-P Eva Kusuma Sundari mengungkap dua dimungkinkan akan jabat pimpinan MPR dan DPR.

Dua nama yang sedang digadang-gadang partai berlambang banteng ini adalah Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto disebut akan mengisi kursi pimpinan DPR dan MPR.

Sementara itu, Wakil Ketua umum Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya akan mengusulkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai wakil ketua MPR.

Fadli mengatakan semestinya Partai Gerindra sejak awal mendapatkan jatah pimpinan MPR sebelum revisi UU MD3.

Saat itu sistem pemilihan MPR menggunakan sistem paket.

Namun dari Koalisi Merah Putih saat itu Gerindra tidak mendapatkan jatah pimpinan MPR meskipun mendapatkan suara terbesar ketiga dalam pemilu 2014.

"Nanti kita serahkan kepada Ketua Umum Pak Prabowo Subianto. Tapi kemungkinan besar yang akan kita ajukan Pak Muzani ya. Harusnya Gerindra kalau mengikuti yang lalu, sebelum UU MD3, Gerindra semestinya memang ada pimpinan di MPR," katanya.

Fadli yang juga wakil ketua DPR mengatakan nama pimpinan MPR akan keluar sebelum 12 Februari.

Nama pimpinan MPR akan diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto.

"Kalau tidak ada rintangan, tanggal 12 Februari 2018 ini," kata dia.


http://www.tribunnews.com/nasional/2...ti-dan-prabowo
-1
1.1K
13
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan