Beras menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Bahkan sebagian besar masyarakat kita merasa belum makan jika belum makan nasi. Karena itulah pemerintah perlu memastikan agar harga beras tetap stabil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan, terutama rakyat miskin yang juga memerlukan mengkonsumsi nasi setiap harinya. Melonjaknya harga beras tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat akan beras. Di satu sisi, mereka memerlukan beras untuk dapat bertahan hidup, sementara daya belinya terbatas sebab harga beras yang semakin hari semakin melambung. Kini harga di pasaran untuk beras berkualitas medium berkisar 11 ribu – 13 ribu rupiah per kilo gramnya. Karena itulah sebagai solusi sementara, pemerintah daerah biasanya mengadakan pasar murah yang menjual beras dan sembako lainnya yang diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu. Lalu bagaimana sebenarnya langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan pelik ini? Mengingat sebenarnya masyarakat indonesia bisa maju di sektor agraris karena memiliki area persawahan yng cukup. Perlu adanya kebijakan yang dapat mendorong kaum petani agar bisa menghasilkan beras dengan panen yang melimpah. Pada zaman orde baru, programswasembada beras telah dicanangkan dan cukup berhasil. Keberhasilan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan bahan pokok tersebut akan memiliki nilai baik di mata rakyat. Karena itu sering kali impor beras menjadi jalan singkat untuk dilakukan.

Sebenarnya program swasembada beras ini dinilai lebih berpihak kepada rakyat, terutama petani. Jika dibenahi dengan serius, Indonesia mampu mencukupi kebutuhan akan berasbagi seluruh rakyat Indonesia. Akan lebih baik, jika pemerintah juga menetapkan standar harga yang akan didapatkan oleh petani. Karena selama ini petani menjual beras dengan harga rendah, namun di pasaran harga tersebut menjadi melambung tinggi disebabkan adanya oknum-oknum yang melambungkan harga beras. Selama ini pemecahan permasalahan akan tingginya harga beras diselesaikan dengan mengimpor beras. Tahun ini pun demikan, pemerintah kembali mengizinkan beras impor masuk. Alasannya karena kemarau yang panjang membuat persediaan beras dalam negeri tidak mencukupi. Kebijakan impor pun dilaksanakan dengan merekomendasikan sekitar 1 juta ton beras untuk mencukupi kebutuhan pokok rakyat Indonesia.

Di periode awal bulan naiknya harga beras melambung cukup pesat yakni sekitar 10% dari harga semula cukup merepotkan semua pihak. Tentunya kondisi tersebut cukup pelik sehingga mau tak mau impor beras pun menjadi solusi tepat untuk kembali membuat harga beras menjadi stabil. Banyak yang menyayangkan kenapa Indonesia harus mengimpor beras dari luar. Apakah benar stok persediaan beras nasional tidak mencukupi? Padahal menurut Badan Pusat Statistik produksi beras nasional di tahun ini mencapai 43 juta ton beras. Sementara kebutuhan konsumsi nasioal menurut data di tahun sebelumnya adalah 42,5 juta ton beras. Bahkan menurut data terbaru, sebenarnya kebutuhan beras untuk konsumsi nasional di tahun ini sedikit lebih kecil dari tahun sebelumnya. Polemik impor beras tersebut juga disebut-sebut berpangkal dari ketidakakuratan data. Oleh sebab itu, setiap pihak perlu lebih teliti lagi dalam menghimpun data, tidak hanya yangada pada persediaan di perum bulog, tetapi juga data dari para pedagang dan petani.

Apapun pangkal permasalahannya, kran impor beras mulai dibuka pemerintah. Namun, permasalahan selanjutnya adalah hal itu dimanfaatkan oleh para kartel beras untuk menimbun stok. Dengan datangnya beras impor, petani lokal menjadi sulit bersaing. Ironisnya, harga beras pun masih tetap mahal untuk ukuran rakyat kecil. Lalu siapa yang sebenarnya bersorak ria atas melambungnya harga beras? Tentu saja mereka yang memiliki stok persediaan beras mencukupi lalu kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi. Para kartel beras lah yang mengatur nilai penjualan yang semakin melangit untuk ditukar dengan beras. Para mafia beras itulah yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera dapat ditumpas.