SERUJAMBI.COM – Gubernur Jambi Zumi Zola masih bebas wara-wiri sebagai kepala daerah meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, Rabu (7/2/2018) pagi ini dia masih bisa rapat dan bersebelahan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

BACA JUGA: Tersangka Penyuap Segera Diumumkan KPK, Kasus RAPBD Jambi 2018

Laman suara.com (media partner Serujambi,com) melaporkan, rapat itu dihadiri oleh gubernur se-Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat kerja gubernur di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Zumi Zola tiba di Hotel Bidakara tidak sendirian. Dia datang bersama dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Mengenakan batik coklat kombinasi biru, Zumi masuk ke ruangan rapat kerja.

BACA JUGA: Aksi Dukung KPK, Mahasiswa Segel Ruang Ketua Dewan Provinsi Jambi

Zumi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah sebesar Rp6 miliar dari pengusaha yang mengerjakan sejumlah proyek di Jambi.

Kasus yang menjerat Politikus PAN ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun 2018 yang menjerat tiga orang anak buah Zumi dan satu anggota DPRD Jambi.

Selain Zumi, dalam Raker yang digelar dalam rangka mengoptimalisasi peran pemerintah daerah dalam penanganan radikalisme, teroris, dan bencana tersebut hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan acara ini untuk mensinergikan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan bencana.

“Rakergub ini mengambil tema optimalisasi peran pemda dalam penanganan radikalisme, teroris, dan bencana. Ada pun tujuan ini adalah untuk mensinergikan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan terorisme dan bencana alam,” katanya.

Dalam Rekergub ini turut hadir Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (purn) Wiranto.(esa/suara)

Sumber: Serujambi.com