Sejak dilantik menjadi pemimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk segera mengatasi ketimpangan pambangunan di tanah air. Sekaligus bertekad untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur dikebut dengan tujuan di atas. Sejumlah jalan raya, jalan toll, rel kereta api, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, pembangkit listrik, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dibangun melalui kerjasama pemerintah dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan cita-cita di atas.

Presiden Jokowi ingin agar infrastruktur di berbagai daerah terbangun secara merata, khususnya di Indonesia timur. Tidak melulu hanya di Jawa saja. Dengan demikian, konektivitas dan aksessibilitas di berbagai wilayah Indonesia bisa meningkat.

Hal tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan rakyat di daerah. Juga bisa meningkatkan daya saing bangsa dan negara secara keseluruha.

Namun anehnya langkah Presiden Jokowi seperti di atas ditentang oleh banyak pihak, terutama dari pihak oposisi. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Tanpa tedeng aling-aling, Fadli Zon dalam sebuah pernyataan di media mempertanyakan pembangunan infrastruktur yang begitu cepat tersebut. Ia justru geram dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan dalih hanya untuk 'kejar tayang'.

Tak hanya itu, ia malah menuduh bahwa langkah Presiden Jokowi mempercepat pembangunan infrastruktur itu sebatas untuk alat kampanye saja. Tujuannya hanya memenangkan Pemilu saja.

"Nyinyiran" tersebut muncul menyusul adanya kecelakaan kerja, yaitu longsornya Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta yang menimbulkan satu orang meninggal dunia, dan satu orang luka-luka.

Bila diperhatikan, apa yang dikatakan oleh Fadli Zon di atas sebenarnya berada dalam konteks yang berbeda. Ia membicarakan dua peristiwa yang terjadi namun sebenarnya tak ada kaitannya sama sekali.

Kecelakaan kerja merupakan hal teknis yang terjadi karena faktor keselamatan kerja yang kurang diperhatikan. Itu bukan karena faktor pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah.

Ibaratnya, kecelakaan kerja itu memang sebuah resiko dari suatu pekerjaan. Tapi bila itu terjadi, bukan karena salah pekerjaannya. Namun karena faktor manajemen keselamatannya yang harus ditingkatkan.

Begitu pula dengan sesat pikir Fadli Zon di atas. Terjadinya kecelakaan kerja di Soekarno-Hatta bukan karena keputusan untuk membangun bandara itu, melainkan karena manajemen K3 di tempat itu kurang diperhatikan.

Dan itu bukan kewajiban pemerintah yang memberikan keputusan politik, tapi tanggung jawab perusahaan yang memenangkan tender dalam pengerjannya.

Kemudian, kita pasti yakin bila ada suatu proyek pembangunan yang terealisasi itu pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Juga sudah ada timelinenya. Jadi bukan sekadar asal-asalan saja.

Pembangunan infrastruktur saat ini harus diakui telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Itu bukan alat kampanye atau pencitraan belaka.

Bila Presiden Jokowi berencana membangun suatu wilayah, maka sudah tepat langkahnya. Apalagi untuk wilayah di luar Jawa. Bisa dikatakan itu bukanlah suatu ambisi politik, melainkan sebuah upaya memajukan bangsa dan negara.

Jadi sangat aneh dengan pernyataan Fadli Zon di atas. Ia mengkritik suatu kebijakan tanpa suatu pemikiran yang matang.

Sangat terlihat bahwa kritiknya itu bukan untuk mencari solusi demi perbaikan bangsa dan negara. Namun lebih sebagai sikap kebencian yang subyektif.

Itu, tentu saja, tidak fair bagi seorang oposisi seperti dirinya. Bahkan untuk menjadi oposisi yang sehat pun dia belum mampu, jika tak mau dikatakan gagal.