JAKARTA (IndoTelko) – Rencana pemerintah untuk membuka peluang lebih banyak bagi Sumber Daya Manusia (SDM) asing berkiprah di sektor teknologi informasi (TI) mendapat kecaman dari sejumlah pengamat.

“Kebablasan. Itu kalimat yang pantas bagi kebijakan membuka keran lebar-lebar bagi SDM asing di TI,” sesal Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi kala menghadiri sebuah diskusi pekan lalu.

Menurut Heru, untuk kebijakan terkait “impor SDM” tersebut, pemerintah layak diberikan “Kartu Merah”.

“Kalau kemarin ada yang ngasih “Kartu Kuning” buat isu politik, untuk isu yang ini (SDM asing) layak “Kartu Merah”. Saya sebagai orang TI yang pernah kerja di beberapa negara, sangat menyesalkan dan menganggap kebijakan itu seperti melecehkan kemampuan SDM lokal,” tukasnya.

Diakuinya, Indonesia butuh dana asing untuk membangun ekonomi digital, tetapi jika sampai SDM pun dari asing, maka anak-anak bangsa tak mendapat apa-apa dari digitalisasi yang terjadi.

Heru mengklaim, saat ini Indonesia punya banyak lulusan tenaga TI dari sejumlah universitas terkemuka seperti UI, ITB, ITS.

“Kita kelebihan tenaga ahli TI. Masalahnya kebanyakan vendor berasal dari asing sehingga mereka mempekerjakan karyawan dari negara mereka berasal. Sekarang ini SDM asing yang masuk ke Indonesia malah banyak anak baru lulus kuliah dan level rendah di negaranya. Harusnya berfikir bagaimana SDM lokal ini bisa diekspor, karena kemampuannya tidak kalah dengan negara maju,” tegasnya.

CEO/Founder liteBIG M Tesar Sandikapura mengakui saat ini banyak lulusan perguruan tinggi dari fakultas TI malah tak bekerja di sektor tersebut.

“Kita akui mencari digital talent agak susah di Indonesia. Tetapi itu karena apa? Dilihat dong akar masalahnya. Ini sama kayak pola pikir garam langka, diimpor saja. Lha negara kita dikelilingi lautan kok malah impor,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, talenta sektor ekonomi digital seperti eCommerce di Tanah Air agak sulit didapat. Di sisi lain jika harus mengandalkan tenaga kerja dalam negeri, perlu waktu untuk mendidiknya menjadi tenaga profesional.

Darmin mengungkapkan, selama ini banyak tenaga kerja asing yang mengeluhkan sulitnya mendapat izin tinggal. Untuk itu pemerintah akan memberikan kemudahan agar tenaga kerja asing bisa tertarik.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto membenarkan ekonomi digital membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang khusus seperti statistik dan coding. Karena itu dia mendorong generasi muda untuk menguasai statistik dan coding.

Dalam catatan, isu “langkanya” SDM TI pernah diungkapkan Presiden Joko Widodo usai menggelar rapat Terbatas pada 16 November 2017 yang dihadiri juga CEO dan pendiri Go Jek Indonesia Nadiem Makarim dan CEO Ruangguru Adamas Belva Syah.

Dikutip dari laman Setkab.go.id (16/11/17), Presiden Jokowi mengemukakan, perlunya ada revisi Undang-Undang Pendidikan, agar universitas atau akademi, politeknik luar bisa mendirikan perguruan tinggi di Indonesia.

Ia mengingatkan, pada tahun 2030 nanti diperlukan tambahan 58 juta tenaga terampil untuk menjadikan ekonomi kita bisa masuk pada peringkat tujuh dunia. Jika saat ini fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur, menurut Presiden, pada tahapan besar kedua akan masuk kepada pembangunan sumber daya manusia.

Ia mempertanyakan kenapa tidak ada yang berani mendirikan fakultas digital ekonomi, yang jurusannya toko online, misalnya. Demikian juga jurusan mengenai ritel manajemen, logistik manajemen.

“Enggak ada saya lihat, 30 tahun kita seperti ini terus. Padahal dunia betul-betul sudah sangat berubah sekali. Inilah saya kira terobosan yang harus kita lakukan,” ucap Presiden Jokowi.

Sumber : SDM TI diimpor, Pengamat: Kebablasan!