Ahok Lebih Transparan Ketimbang Anies Baswedan, Pengamat: Ada Siluman



By Guruh Permadi
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ahok dinilai lebih transparan ketimbang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, Anies juga dinilai tidak mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.

Di era Ahok, transparansi dan pengawasan lebih terbuka. Sedangkan era Anies, cenderung lebih tertutup.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Center Budgeting Analysis Uchok Khadafi, Kamis (1/2/2018).
Uchok mencontohkan, salah satunya bisa dilihat dalam kasus anggaran lift rumah dinas sebesar Rp750 juta dalam alokasi anggaran di APBD 2018.

Uchok mengaku heran tiba-tiba saja pengadaan lift itu masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).
“Masyarakat curiga kalau ditutup-tutupi berarti ada niatan menggarong APBD. Coba dong dibuka lagi APBD 2018 kepada publik,” kata Uchok.

Uchok juga mengaku heran muncul anggaran renovasi rumah dinas gubernur dengan nilai Rp2,4 miliar, termasuk anggaran pengadaan pengadaan lift sebesar Rp750 juta.

Uchok berujar, ketidakterbukaan merupakan pintu masuk untuk terjadinya tindak pidana korupsi.
Apalagi, ternyata dalam anggaran renovasi rumah dinas dan pengadaan lift senilai Rp752 juta itu tidak melalui pembahasan bersama banggar DPRD.

“Kalau Ketua Banggar saja tidak tahu soal pengadaan lift itu berarti ada siluman,” tegasnya.
Bandingkan dengan Tiga Gubernur Sebelum Anies-Sandi, Jauh….
Menurutnya, gubernur sebagai pengguna anggaran seharusnya mengetahui hal tersebut.

“Jangan lagi berdrama seakan-akan tidak tahu dan kemudian menjadi pahlawan dengan memerintahkan menghapus. Masyarakat sekarang sangat kritis, mereka tidak kecele dengan drama seperti e-KTP,” kata dia.

Uchok juga mempertanyakan fungsi e-Budgeting yang telah diinisiasi gubernur sebelumnya.
Terancam Interlepasi dan Hak Angket, Anies Baswedan Klaim Taat Aturan
Dengan ditiadakannya sistem tersebut, maka proyek siluman bisa leluasa masuk untuk dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Apakah e-budgeting tidak dilaksanakan lagi sehingga timbul anggaran siluman itu? Kalau begini terus, potensi membuka pintu anggaran siluman masuk semakin lebar,” kata Uchok.

(tan/jpnn/ruh/pojoksatu)