WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto berpendapat, persoalan pembebasan lahan Waduk Pondok Ranggon III lebih parah dari kasus RS Sumber Waras.

"Pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III terang sekali dugaan adanya praktik KKN," kata Sugiyanto ketika dihubungi Wartakotalive.com, Kamis (1/2/2018).

Hal itu terlihat jelas dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap laporan keuangan (LK) Pemprov DKI tahun anggaran 2016 yang dipegangnya.

Sugiyanto mengatakan masalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KMP yang dinilai BPK tak sah merupakan pokok pangkal utamanya.

"Berarti harga hasil penilaian tanah dari KJPP KMP itu jadi tak sah juga dan ini masalah serius," ujar Sugiyanto.

Dalam LHP BPK itu disebut KJPP KMP tak melakukan penilaian secara langsung. Tapi penilaian dilakukan seseorang berinisial USA yang kerap meminjam 'bendera' KJPP KMP.

Ditambah lagi harga tanah berstatus sawah di lokasi lahan waduk Pondok Ranggon III pada tahun 2016 hanya antara Rp 600.000 - Rp 800.000.

Padahal Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI (Dinas SDA) berdasarkan LHP BPK DKI disebut membebaskan 24 bidang lahan seluas 1,69 hektar memakai dana sebesar Rp 32 milliar atau berarti dihargai Rp 1,8 juta per meternya.

"Pekan depan saya akan laporkan ini ke Gubernur agar Kepala Dinas SDA diberi sanksi sesuai rekomendasi BPK," kata Sugiyanto.

Tak sampai disitu, Sugiyanto juga akan melaporkannya langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Dinas SDA, Teguh Hendrawan, tak mau mengonfirmasi langsung terkait harga tanah yang melambung jauh itu.

"Lebih detail silakan saja datang ke kantor. Ketemu Kepala Unit Pelaksana (UP) Pembebasan lahan saya. Mereka bisa jelaskan semua pastinya dengan detail. Datangin," kata Teguh ketika dihubungi Wartakotalive.com, Kamis (1/2/2018).

Tapi, saat didatangi ke ruang kerjanya, Kepala UP Pembebasan Lahan, Triyono tidak sedang di tempat.

Anak buahnya memberitahu, Triyono sedang rapat di Balaikota terkait pembebasan laham 2017 di kantor Inspektorat di lantai 18 gedung blok H Balaikota DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Tapi di kantor Inspektorat justru disebut tak ada agenda rapat yang disebut anak buah Triyono.

Salah seorang pegawai di kantor Inspektorat menyebut agenda itu sudah dilakukan sejak kemarin.

Ketika dihubungi lagi, Triyono menyebut, ponselnya ketinggalan di kantor dan tengah menuju ke BPN Jakarta Selatan.

"Nanti aku telpon agak sore. Aku sekarang lagi di jalan mau BPN Selatan," kata Triyono kepada Wartakotalive.com.

Tapi sampai sore ini, Triyono belum menjawab pesan singkat wartakotalive.com dan ketika diminta konfirmasi via telepon juga tak menjawab.

http://wartakota.tribunnews.com/2018...r-waras?page=2

Waduh kasus lagi