PARA operator angkutan kota (angkot) masih menolak skema tarif yang ditawarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergabung dalam program OK-Otrip.
Skema itu dianggap tidak menguntungkan jika dibandingkan sistem setoran yang mereka jalankan selama ini.
Hingga kemarin, baru dua koperasi angkot yang telah bergabung dengan OK-Otrip, yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan Koperasi Budi Luhur.
Mereka beroperasi di tiga rute uji coba OK-Otrip, yakni trayek Kampung Melayu-Duren Sawit, Semper-Rorotan, dan Kampung Rambutan-Pondok Gede.
Dalam skema kerja sama Pemprov DKI dengan pengusaha angkot, Pemprov menawarkan perhitungan Rp3.430 per kilometer bagi operator angkot.
Dalam tujuh hari pelaksanaan uji coba OK-Otrip, Dinas Perhubungan DKI mencatat rata-rata satu angkot menempuh 171 kilometer tiap harinya.
"Angka Rp3.430 per kilometer itu tidak menguntungkan seluruh trayek. Organda minta skema tarifnya dinaikkan menjadi Rp3.854 per kilometer," kata Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan, kemarin.
Skema kerja sama yang ditawarkan pemprov, sambungnya, memberatkan pengusaha angkot karena biaya operasional ditanggung sendiri.
Biaya operasional itu mencakup gaji sopir sebesar Rp3,6 juta sesuai UMP, iuran BPJS bagi sopir, bensin, dan kebutuhan perawatan kendaraan.
Sementara itu, daya tarik skema kerja sama itu bergantung pada trayek yang dilalui angkot.
Jika trayek yang dilalui tergolong ramai penumpang, tarif Rp3.430 per kilometer tak akan membuat pengusaha angkot tergiur untuk bergabung OK-Otrip.
"Biasanya pengusaha angkot menerima setoran harian, katakanlah Rp250 ribu. Tiba-tiba sekarang tidak terima setoran karena bergabung OK-Otrip, tapi mereka mempersiapkan biaya operasional, mulai bensin hingga gaji sopir. Namun, setelah diklaim ke Trans-Jakarta, hasilnya malah tidak menguntungkan, bagaimana mau masuk (OK-Otrip) kalau begitu," jelas Shafruhan.
Shafruhan juga meminta agar sistem klaim bisa diterapkan per minggu, bukan per bulan.
Tarif uji coba
Pengurus Organda dari Koperasi Komilet Jaya Berman Limbong membenarkan persoalan skema tarif yang membuatnya masih belum mau ikut program OK-Otrip.
Ia menilai pola kontrak dengan Trans-Jakarta saat ini tidak menguntungkan.
Shafruhan dan Limbong mengaku sebenarnya mereka tidak serta merta menolak sistem OK-Otrip.
Secara prinsip mereka mendukung OK-Otrip dengan sistem pembayaran tap yang diusung.
Namun, pola penghitungan serta tata letak trayeknya dianggap belum matang.
Saat dikonfirmasi, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Widjatmoko menuturkan harga Rp3.430 per kilometer saat ini merupakan harga kontrak untuk tiga rute yang sedang uji coba.
Untuk rute-rute selanjutnya masih dalam penghitungan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui negosiasi dengan operator angkot.
Tidak menutup kemungkinan skema tarif itu bisa berubah dipengaruhi komponen seperti harga BBM, suku cadang, dan lain-lain. Yang jelas Pemprov DKI akan mengikuti skema tarif yang ditetapkan oleh LKPP.
"Saat ini masih proses negosiasi. Pemprov DKI tentunya akan melaksanakan harga hasil negosiasi antara LKPP dengan para operator," tutur Sigit.

http://www.mediaindonesia.com/news/read/142839/pengusaha-angkot-ogah-join-ok-otrip/2018-01-29