Beritahati.com, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin menilai pidato Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian di Kantor PBNU pada 2016 yang sebelumnya viral di media sosial tersebut konteksnya bukan untuk membenturkan peran NU dan Muhammadiyah dengan ormas Islam lainnya.

Menurut Ma’ruf, pidato tersebut adalah dalam rangka pertemuan ulama dan dalam rangka MoU dengan NU.

"Dan beliau juga menyampaikan (pidatonya) di tempat saya, Pesantren Tanara, Banten. Itu isunya adalah peran ulama dalam mengawal keutuhan dan persatuan bangsa," kata Ma'ruf Amin di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).

Jadi yang dimaksud Kapolri melalui pidatonya, lanjut Ma'ruf, konteksnya dalam rangka menghadapi radikalisme, isu-isu khilafah dan juga peran nasional yang pada waktu itu agak kencang beredar.

(BACA JUGA) MUI : Masyarakat harus belajar Tabayyun, Jangan asal percaya berita fitnah
http://beritahati.com/berita/41311/M...-berita-fitnah

Apalagi setelah dicek, kejadiannya tahun lalu itu sesuai dengan keadaan yang memang sangat keras. Sehingga Kapolri benar-benar tegas melawan kelompok-kelompok radikal tersebut bersama NU dan Muhammadiyah.

"Jadi merasa bahwa NU dan Muhammadiyah adalah yang konsisten terus dalam membela pancasila dan NKRI, tanpa bermaksud menampik (menghina) ormas-ormas yang lain," tambahnya.


(BACA JUGA) Video pidato Kapolri sengaja dipotong, 26 jadi 2 menit, Lalu disebar dengan fitnah
http://beritahati.com/berita/41327/V...-dengan-fitnah

Ma'ruf menegaskan, MUI tak mempermasalahkan video sambutan Kapolri Jenderal Tito Karnavian seperti yang dipermasalahkan Tengku Zulkarnain lewat surat terbuka di akun facebooknya baru-baru ini.

"Saya sudah tabayyun, saya kroscek. Bertemu dengan Kapolri, tanyakan sebenarnya apa sih yang diucapkan dan kapan lalu bagaimana konteksnya. Terutama saat beliau menyampaikan itu di tempat saya, Pesantren Tanara, Banten, dalam rangka pertemuan dengan pihak Nahdlatul Ulama (NU) di sana," ujarnya.

Menurut Ma'aruf, pidato mantan Kapolda Metro Jaya itu terkait isu peran ulama dalam mengawal keutuhan dan persatuan bangsa.

"Jadi yang dimaksud oleh Kapolri konteksnya itu dalam rangka menghadapi radikalisme, isu-isu khilafah (dari HTI) dan juga peran nasional yang tahun lalu sangat kencang," imbuhnya.

Yang disebut kelompok radikal itu bukanlah NU atau Muhammadiyah. Selain itu, Polri menyebutkan NU dan Muhammadiyah benar-benar sejalan dan mendukung pemerintah dalam memberantas radikalisme khilafah.

"Dan kalau memang begitu, tidak masalah. Pak Tengku juga sudah paham, sudah bisa diklarifikasi," tandasnya.