Sebagaimana kita pahami bersama, menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada sebaran fitnah dan informasi sesat semakin banyak di media sosial.

Bentuknya pun beragam, dari berita hingga artikel opini, bisa dijadikan sebagai medium penyebaran kampanye hitam. Itu semua ditujukan untuk menggiring opini massa agar sesuai dengan kepentingan pembuatnya. Biasanya untuk menyudutkan pihak lawan politiknya.

Di tengah gencarnya pemberitaan mengenai Pilkada dan selesainya masa jabatan sejumlah pemimpin daerah, banyak informasi yang berusaha menyudutkan partai pemerintahaan saat ini, yaitu PDIP.

Hal itu karena adanya pemberitaan yang berusaha mengaitkan kedekatan partai tersebut dengan institusi Polri sebagai alat keamanan negara.

Adalah Rahmat Thayib, seorang yang mengatasnamakan sebagai pegiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban menulis opini yang seperti itu dengan judul "Ini Indikasi PDIP Main Mata dengan Petinggi Polri" di portal berita abal-abal, abadikini.com.

Dalam artikel opini tersebut, Rahmat Thayib secara serampangan berusaha mengaitkan sejumlah dinamika politik di tanah air dengan posisi PDIP sebagai the rulling party. Juga dengan tendensius berusaha mengatakan bahwa institusi Polri saat ini sudah dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik partai tersebeut.

Misalnya, soal pertemuan Lukas Enembe dengan KaBIN, Kapolri dan mantan Kapolda Papua beberapa waktu lalu. Kemudian, soal kriminalisasi Walikota Balikpapan, dan majuanya beberapa perwira tinggi Polri dalam Pilkada tahun ini.

Dari beberapa kejadian tersebut, Rahmat Thayib mengaitkannya sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan yang dijalankan oleh partai berlambang moncong putih itu.

Tentu saja, ada yang bermasalah dengan logika dan argumen Rahmat Thayib itu. Selain tak ada bukti yang valid, dan hanya subyektvisme saja, juga mengandung kecacatan logika.

Yakni, sejenis kecacatan logika yang disebut sebagai false cause. Itu merupakan kesalahan logika yang menganggap kejadian satu dengan kejadian lain memiliki hubungan sebab-akibat, padahal kenyataannya itu berdiri sendiri-sendiri.

Kesalahan logika ini dekat dengan model berpikir cocokologi, yaitu usaha mencocok-cocokan satu kejadian dengan kejadian lain, untuk dirangkai menjadi satu cerita utuh. Itu sangat berbahaya karena bisa menyerempet pada analisa yang "mengarang bebas".

Apa yang disampaikan Rahmat Thayib itu bisa dipahami motifnya sebagai tindakan yang politis. Yaitu, untuk menggiring opini masyarakat agar menimbulkan kesan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini tidak netral dalam Pilkada.

Tujuan akhirnya diarahkan supaya partai itu jatuh elektabilitasnya dan Presiden Jokowi terjegal dalam Pilpres mendatang.

Faktanya, bila ditelisik lebih jauh, pada setiap keputusan yang diambil pemerintah itu ada dasarnya yang sudah dikaji secara mendalam. Semua itu ditujukan untuk kebaikan bersama diantara bangsa dan negara ini.

Maka tak salah lagi bahwa tulisan Rahmat Thayib di atas sebagai bentuk kampanye hitam pada pemerintahan yang sah saat ini. Terlebih pada partai pengusungnya, yaitu PDIP.

Setelah memahami beberapa hal di atas, kita harusnya bisa lebih obyektif dalam menilai sebuah isu. Kita tak perlu lagi mudah terprovokasi atas isu-isu seperti yang diangkat oleh Rahmat Thayib itu.

Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu untuk menjadi corong propagandanya dengan turut menyebarkan berita atau artikel opini seperti itu. Pilih dan pilahlah setiap informasi yang akan kita bagikan.