#2017GubernurBaru #2018GABENERmasukBUI #2019PresidenBaru


Senin, 29 Januari 2018 19:30



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang tidak pernah lepas dari perhatian media massa. 

Tidak hanya media massa nasional, media massa asing juga menaruh perhatian terhadap Jokowi. 

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menjadi perhatian karena masuk di koran ternama Jepang The Nikkei sebanyak dua halaman penuh. 

Media massa Nikkei mengangkat profil Jokowi yang memulai karier sebagai pengusaha meubel hingga akhirnya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. 


Jokowi masuk koran Jepang The Nikkei ()

Nah kali ini Jokowi kembali menjadi topik pembicaraan. Media massa internasional Asia Times memberitakan tentang pemerintahan Jokowi. 

ATimes atau Asia Times adalah sebuah media online berbahasa Inggris yang berbasis di Hongkong, rilis pertama kali tahun 1999 dan merupakan turunan dari media cetak yang diciptakan di Thailand tahun 1995 namun akhirnya tutup di pertengahan 1997.

ATimes diciptakan oleh pemilik bisnis media raksasa asal Thailand, Sondhi Limthongkul, yang sekaligus merupakan pimpinan dari partai demokrasi setempat (People's Alliance for Democracy) dan mengkover masalah sosial politik di Asia.

Melalui tulisan jurnalisnya John McBeth, Asia Times (ATimes) mengkritik keras pemerintahan Jokowi yang dinilai hanya pencitraan. 

Bahkan judul yang diambil dalam tulisan ini sangat keras. Dimana Jokowi disebut sebagai orang yang menipu dengan menggunakan istilah Smoke and Mirror. 

Tulisan itu berjudul "Widodo’s Smoke and Mirrors Hide Hard Truths". 

John McBeth mengawali tulisannya diawali dengan kilas balik ke tahun 2011, bahwa peristiwa serupa (pembiasan fakta) terjadi juga tahun 2011 ketika Presiden SBY berurusan dengan perkara impor daging sapi dari Australia.

Saat itu pemerintah Australia menghentikan ekspor daging sapi ke Indonesia dan pemerintahan SBY membalas dengan gaungan tentang swasembada pangan dan upaya peningkatan produksi dalam negeri.

Pemerintah SBY saat itu berupaya meyakinkan publik bahwa konsumsi daging sapi masih bisa ditopang oleh produksi dalam negeri, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi.

ATimes menyorot pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Joko Widodo yang dipamerkan di berbagai media.

Tetapi pada kenyataannya proyek-proyek tersebut berjalan tidak lancar.

Sorotan pertama adalah proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang dibackup dana dari Cina senilai 5,8 miliar USD yang terhambat karena masalah pembebasan lahan dan akhirnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada waktu itu malah terkena reshuffle (berganti jabatan ke bidang lain).

proyek kereta cepat jakarta bandung (Kompas.com)

Sorotan kedua adalah proyek pembangunan pembangkit listrik di Batang yang dibackup oleh investasi dari Jepang senilai 4 milyar USD yang juga terkendala masalah pembebasan lahan.

Meski akhirnya masalah berhasil diselesaikan di pengadilan, namun sama seperti proyek kereta cepat, proyek pembangkit listrik ini pun eksekusinya belum bisa mengalami progres signifikan pasca ground-breaking dilakukan.

Poin berikutnya yang menjadi kritikan ATimes adalah masalah Freeport.

ATimes mengakui bahwa langkah yang berhasil dicapai pemerintah Indonesia mengenai divestasi saham Freeport sebesar 51% adalah sebuah pertunjukan yang sangat baik di mata publik.

Tetapi ATimes juga menyorot kegagalan media lokal mempertanyakan nilai dari divestasi tersebut dan bagaimana struktur manajemen yang baru akan diberlakukan.

ATimes menulis, sejauh ini ada 4 batasan waktu yang diajukan pemerintah Indonesia kepada Freeport terkait ijin ekspor tembaga (mentah).

Periode terdekat deadline tersebut adalah Juni 2018. Jika pemerintah memutuskan untuk menghentikan ijin ekspor ini, hal tersebut akan berdampak buruk bagi pemasukan perusahaan, juga pemasukan devisa & pajak terhadap pemerintah, dan lebih buruknya, bisa berakibat PHK dalam jumlah besar yang efeknya kurang baik secara sosial maupun politik.

Areal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, Kamis (24/11/2011). (KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO)

Terlebih, beberapa waktu lalu Pemerintah Pusat juga membuat pengumuman bahwa 10% saham Freeport akhirnya akan diserahkan kepada pemerintah lokal di Papua.

Ini adalah masalah pelik mengingat Papua juga merupakan wilayah yang kerap dikaitkan dengan isu pemisahan diri.

Masalah berikutnya adalah blok gas alam di Marsela.

ATimes menulis ini sebagai salah satu "spin machine" pemerintah, di mana bahkan untuk alasan yang politisi senior pun tidak dapat mencernanya, Joko Widodo menginginkan dibangunnya fasilitas pengolahan onshore di area terpencil tersebut.

Sementara Shell dan Inpex sebagai investor utama memandang skeptis permintaan tersebut dengan argumen bahwa hanya fasilitas offshore sajalah yang secara hitungan matematis logis untuk dibangun di sana, terlebih mempertimbangkan juga kondisi daratan bawah laut dan ketiadaan infrastruktur penunjang di sana.

Meski statusnya masih abu-abu, pemerintah malah lebih dulu mengumumkan bahwa proyek pembangunan itu akan berjalan dan investor tengah mengerjakan rencana detil untuk pengerjaan fasilitas onshore tersebut.



Sorotan ATimes berikutnya adalah masalah swasembada pangan. Tahun 2015, pemerintah mengumumkan turunnya impor daging sapi dari 31% ke 24%, tanpa ada yang mengemukakan bahwa tingkat konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia adalah sangat rendah di wilayah Asia Tenggara (hanya 2,7kr per kapita per tahun).

Angka impor ini naik lagi ke 32% dan tahun lalu (2017) proporsi impor daging sapi mencapai 41% dengan harga daging 10 USD per kilogram.


ATimes menganggap sangat aneh jika pemerintah mengklaim ini sebagai bukti keberhasilan program swasembada pangan.


ATimes melanjutkan, bebas dari impor beras selalu menjadi "mimpi" bagi orde pemerintahan Indonesia, dan sejauh ini yang berhasil baru perencanaan jangka panjang dan hati-hati yang diterapkan di era Soeharto.

John McBeth menutup tulisannya, kenyataan yang pahit lama-lama akan muncul ke permukaan.



Kritik keras dari John McBeth ini mendapat tanggapan dari netizen Indonesia. Beberapa mengatakan, bahwa media massa Indonesia tak akan berani menampilkan berita setajam ATimes. 

@elisa_jkt "Woah! Waow!Kalau ini ditulis di media lokal oleh jurnalis lokal, kira-kira apa yang terjadi?"

Elite Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla pun ikut berkomentar di akun Twitternya. 

@ulil "John McBeth, wartawan kawakan dari Selandia Baru yg lama sekali meliput kawasan Asteng, termasuk Indonesia, menulis buku yg sangat kritis ttg pemerintahan SBY, "The Loner." (2016).Kali ini dia menulis catatan kritis tentang pemerintahan Jokowi."





Jurnalis senior Andreas Harsono pun berkicau terkait pemberitaan ATimes ini

"John McBeth: Sooner or later, the smoke and the mirrors will inevitably lift to reveal @jokowi govt's hard realities" cuit Andreas Harsono di akun Twitternya. 


Sumber: Tribun Lampung

http://lampung.tribunnews.com/2018/0...tupi-kegagalan


Eaaaa