Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) belum menunjukkan tren positif. Salah satu indikatornya yakni lolosnya anggaran pembuatan elevator atau lift di rumah dinas Anies.

"Melihat indikasi (anggaran lift) ini belum ada yang ditunjukkan oleh TGUPP kinerja yang positif, yang maksimal. Faktanya, masa segitu banyak ahli yang diangkat, ujungnya becak. Dia (Anies) mengumpulkan orang-orang yang kompeten tentang pemberantasan korupsi ujungnya masih ada dana siluman. Seharusnya kan itu bisa dideteksi sejak awal," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).

Gembong juga menyinggung sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dianggap tidak konsisten. Dia mempersoalkan keputusan Kemendagri karena tidak membebankan anggaran tim tersebut ke dana operasional gubernur.

Baca juga: Anggaran Lift Rumah Dinas Anies Lolos, KPK Ibu Kota: Tugas Inspektorat

Evaluasi Kemendagri awalnya menempatkan anggaran tim gubernur di bawah Biro Administrasi Setda DKI. Kemudian, Kemendagri meralat evaluasinya dan membebankan anggaran tim tersebut ke Bappeda Pemprov DKI.

"Tapi sekali lagi ini juga ketidakkonsistenan Kemendagri juga. Kemendagri kan sudah melakukan revisi, pertama alokasi dana TGUPP tidak diperbolehkan. Karena menjadi timnya gubernur, maka kalau toh mau dibentuk TGUPP anggarannya adalah jadi satu dengan anggaran operasional gubernur," papar Gembong.

"Mungkin dengan bahasa itu pak gubernur berkonsultasi, berkoordinasi dengan Kemendagri. Kembali lagi dengan, kedua diperbolehkan dengan alokasi anggaran yang dititipkan di Bappeda," imbuh dia.

Baca juga: Kemendagri: Gubernur DKI-DPRD Teken APBD, Harusnya Tahu soal Lift

Tim gubernur Anies sendiri terdiri dari 73 orang yang terbagi ke dalam 5 bidang. Pertama bidang pencegahan korupsi, harmonisasi regulasi, percepatan pembangunan, pengelolaan pesisir serta bidang ekonomi dan pembangunan.

Selama satu tahun anggaran, anggaran operasional tim tersebut sebesar Rp 28 miliar. Dari lima bidang yang ada, baru dua bidang diumumkan ke publik, pencegahan korupsi dan harmonisasi regulasi. Sesuai Pergub Nomor 196 Tahun 2017 tim gubernur Anies mulai bekerja sejak 1 Januari 2018.

Sumber

Sungguh 28 miliar yg sia-sia...