Law-Justice.co - Harus diakui kemenangan Anies Sandi di Pilkada Jakarta telah menimbulkan duka lara tiada terkira bagi para pendukungnya Ahok-Jarot. Kekalahan yang sama sekali tidak disangka mengingat keduanya adalah jagonya taipan dan penguasa yang memiliki sumberdaya yang luar biasa. Keterlibatan penguasa sebagai penyokong kemenangan petahana telah melahirkan tim sukses terbesar dalam sejarah pilkada di Indonesia.

Gelontoran sembako, uang dan sapi begitu massif penyebarannya di hampir seluruh wilayah Jakarta. Tetapi kekuatan logistik dengan dukungan penguasa itu ternyata tidak berbuah suara. Kemenangan yang seolah olah sudah tergambar di depan mata sirna oleh sikap warga Jakarta yang tidak mau memilih lagi sang petahana.

Rasa kecewa pendukung sang petahana terus berlanjut pasca dilantiknya Gubernur baru DKI Jakarta. Tidak lain karena kebijakan-kebijakan Gubernur baru yang jauh berbeda dengan mantan Gubernur yang didukungnya. Begitu selesai dilantik, Gubernur baru Jakarta langsung membuat gebrakan kebijakan yang semula dianggap hanya sebagai utopia.

Beberapa kebijakan fenomenal Anies Sandi adalah menutup Alexis (tempat esek esek kelas atas) yang selama ini dianggap kebal hukum karena di kelola oleh taipan ibukota. Mega proyek reklamasi yang di kelola oleh kelompok taipan dengan dukungan pemerintah Pusat juga harus berakhir operasinya.

Pada hal proyek ini meskipun banyak menyalahi ketentuan undang undang, awalnya dianggap “mustahil” bisa ditutup oleh Gubernur baru Jakarta. Diluar itu banyak kebijakan-kebijakan lain yang diambil oleh Gubernur baru Jakarta yang berorientasi pada kepentingan rakyat kecil pada umumnya seperti penataan pasar Tanah Abang, legalisasi becak di jalur jalur khusus ibukota, pengembangan perumahan dengan DP 0 persen dan sebagainya.

Bahkan pemerintah baru DKI Jakarta tak segan mengoreksi penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Dibentuknya lembaga KPK ala Jakarta adalah salah satu diantaranya. Baru kira kira tiga bulan bekerja, ternyata sudah relatif banyak janji-janji Anies Sandi yang berhasil direalisasikannya.

Kaget dan kecewa dengan kebijakan-kebijakan baru Gubernur DKI Jakarta, akhirnya pendukung petahana berupaya untuk mencari celah guna menggergaji pemerintah baru Jakarta. Mereka lalu berusaha mencari-cari peluang untuk bisa memakzulkan Anies Sandi yang baru sekitar 100 hari bekerja. Kalau ditelusuri, upaya untuk “menggergaji” kursi Anies Sandi sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Berikut ini adalah skenario yang telah dijalankannya :

Sebelum Pelantikan

Sejak sebelum dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggerogoti kekuasaan Anies Sandi sebagai penguasa baru ibukota. Beberapa upaya untuk mendelegitimasi pemerintah baru Gubernur Jakarta yang mengarah kepada upaya pemakzulan itu diantaranya adalah :

Skenario pertama terkait dengan soal reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu janji kampanye Anies-Sandi adalah menghentikan proses reklamasi Pantai Utara Jakarta. Badan Pertanahan Nasional sudah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau C dan Pulau D. Penyerahan sertifikat HPL bahkan langsung dilakukan oleh Presiden Indonesia .

Setelah itu Kemenko Maritim Luhut Panjaitan mencabut moratorium 17 pulau reklamasi. Semua proses tersebut dilakukan dengan cepat sebelum Anies-Sandi dilantik. Langkah Kemenko Maritim itu kemudian diikuti oleh Gubernur DKI Djarot waktu itu untuk segera mengajukan pembahasan Rancangan Perda (Raperda) pulau reklamasi. Pengajuan itu begitu cepat dilakukan karena hanya dua hari menjelang Djarot mengakhiri jabatannya.

Target dari berbagai manuver pemerintah pusat dan Djarot ini jelas untuk menyelamatkan proyek para pengembang raksasa. Mereka menginginkan suatu kondisi dimana semua proses hukum dan perizinan telah beres sehingga Gubernur baru Jakarta nantinya tidak bisa berbuat apa-apa alias tidak bisa memenuhi janji kampanyenya. Namun skenario ini terbukti gagal karena Anies tetap bersikukuh untuk menghentikan proyek reklamasi yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang ada.

Skenario kedua, Gubernur baru Jakarta berusaha untuk diganjal secara internal. Indikasinya, tiga bulan sebelum Djarot meninggalkan jabatannya ia telah melakukan pergantian besar-besaran di eselon II , III dan IV Pemprov. Tidak tanggung-tanggung, ada 174 pejabat yang dirotasi. Kebijakan Djarot ini patut dicurigai sebagai upaya menempatkan para pendukungnya di berbagai posisi strategis.

Dengan dikuasaiya posisi-posisi strategis di pemerintahan DKI oleh “orangnya” Ahok-Djarot diharapkan bisa mengganjal berbagai program Anies-Sandi. Pada hal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pada Pasal 71 ayat 1 dan 2 seorang pejabat tidak boleh mengambil berbagai keputusan strategis, termasuk mengganti pejabat, enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali mendapat izin Mendagri.

Anehnya Djarot yang sudah kalah Pilkada mendapat restu dari Mendagri melakukan rotasi. Masalahnya sebagai pejabat baru Anies-Sandi juga terkena aturan tidak boleh melakukan pergantian pejabat setidaknya pada enam bulan pertama masa jabatannya. Untuk pejabat pimpinan tinggi aturannya malah sampai dua tahun awal masa jabatan. Hal itu diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bisa dibayangkan apa yang bisa dilakukan Anies-Sandi harus bekerja dengan tim/pejabat pilihan gubernur sebelumnya yang nota bene adalah lawan politiknya.

Setelah Pelantikan

Lewat ritual pelantikan, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub DKI terpilih. Begitu selesai dilantik, Gubernur baru sudah harus menghadapi masalah dengan APBD 2017 yang tidak mengakomodasi program-program yang di usung oleh Anies –Sandi sebagaimana yang dijanjikan pada waktu kampanyenya. Pada hal jauh sebelum pelantikan , tim Anies Sandi sudah berbicara menginginkan program-program mereka masuk dalam APBD-Perubahan (APBD-P) DKI 2017.

Tidak di akomodasinya program Anies Sandi menurut Djarot karena program, visi, dan misi Anies-Sandi lebih baik dimasukkan ke APBD DKI 2018. Pada hal Anggaran pada APBD-P tentunya akan sangat berpengaruh dalam kinerja Anies-Sandi di awal masa menjabatnya. Sebab keduanya memiliki program prioritas yang memerlukan dana cukup besar pada program 100 hari pertamanya.

Untungnya Anies Baswedan berbesar hati dengan tidak mempermasalahkan apabila programnya belum bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2017. Dia mengaku berfokus pada program kerja selama 5 tahun, bukan hanya 3 bulan pada 2017 setelah dia mulai menjabat pada Oktober 2017.

Pasca pelantikan, pemerintahan baru DKI Jakarta juga disibukkan dengan Penyusunan rancangan APBD DKI Jakarta (RAPBD DKI) 2018, yang jadi ajang pertarungan menghancurkan nama baik Anies-Sandi.Pembahasan dilakukan di seluruh komisi DPRD DKI dan banyak ditemukan anggaran aneh dan tak masuk akal. Bahkan Anies-Sandi mulai digiring menjadi pemimpin yang tak transparan.

Pertama, pemerintahan yang tak transaparan. Kedua, pemerintahan yang tak bersih. Hal itu digiring lewat pembahasan RAPBD 2018. Bahkan beberapa pihak mencoba memasukkan angka-angka aneh yang tak masuk akal ke RAPBD 2018.Salah satunya soal anggaran kolam ikan sebesar Rp 620 juta yang sempat viral. Setelah ditelusuri, ternyata usulan berasal dari partai pengusung Ahok-Djarot di Pilgub yang lalu, yakni PDIP.

Belum lagi mendadak muncul kenaikan anggaran tim gubernur untuk urusan percepatan pembangunan (TGUPP) yang dinilai tak wajar. Anggaran itu naik dari Rp 2,8 milliar menjadi Rp 28 milliar. Anies-Sandi pun diejek habis-habisan di media sosial. Padahal faktanya, Anies-Sandi belum mengajukan nama-nama orang di daftar TGUPP.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Agus Suradika yang memastikan bahwa Anies-Sandi belum memasukkan daftar nama TGUPP-nya. Sehingga menjadi aneh bin ajaib anggaran itu mendadak muncul tanpa sepengetahuan Anies-Sandi. Sebab semestinya daftar TGUPP sampai dulu di BKD DKI, baru anggaran bisa diprediksi.

Upaya-upaya “sabotase” lewat pembahasan RAPBD DKI tahun 2018 ini bisa dimaknai sebagai langkah untuk “menggergaji” kursi kekuasaan Gubernur baru DKI Jakarta. Karena itu para pengamat menyarankan agar Anies-Sandi lebih berhati-hati kepada anak buahnya sendiri karena masih banyak PNS pengikut setia gubernur yang lama. Orang-orang seperti ini punya kemungkinan membantu menjatuhkan nama baik Anies-Sandi.

Memang Anies-Sandi seharusnya merombak gerbong Pemprov DKI sebelum pembahasan KUA PPAS APBD dan RAPBD 2018 mulai. Namun upaya ini terkendala oleh ketentuan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana dinyatakan bahwa Gubernur baru tidak boleh melakukan pergantian pejabat setidaknya pada enam bulan pertama masa jabatannya.

Upaya untuk “menggergaji” kursi Anies Sandi juga dilakukan melalui kebijakan legalisasi becak di jalur jalur khusus ibukota. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan untuk melegalkan kembali becak menyusuri jalan jalan / trayek khusus di ibukota. Legalisasi becak oleh penguasa baru Jakarta ini rupanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memobilisasi becak illegal luar Jakarta masuk ke ibukota.

Sinyalemen ini sebagaimana dinyatakan oleh Wagub Sandiaga Uno yang menyebut ada kelompok-kelompok yang sengaja mempolitisasi kebijakan becak di Ibu Kota. Ia mengatakan, ada kesengajaan mobilisasi becak-becak dari luar daerah masuk ke Jakarta. Dengan banyaknya becak yang masuk ke Jakarta diharapkan akan membuat Jakarta semakin semrawut sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk melengserkan Gubernur baru Jakarta. Dengan demikian politisasi becak ini bisa dikatakan sebagai upaya untuk mendelegitimasi kebijakan pemerintah DKI Jakarta.

Terbukti meskipun baru seratus hari memeritah ibukota, Anies Sandi sudah harus berhadapan dengan ancaman interpelasi dari anggota DPRD Provinsi yang bisa berujung pada pemakzulan sebagaimana dinyatakan oleh angota DPRD DKI Jakarta dari Nasdem. Memang ke depan, Anies-Sandi akan menghadapi oposisi dan tawar menawar politik yang keras dari DPRD. Partai pendukung yaitu Gerindra dan PKS hanya memiliki 26 kursi dari total 100 kursi di DPRD DKI. Bila ditambah dengan 2 kursi PAN yang bergabung di putaran kedua, jumlahnya hanya 28 kursi. DPRD bisa mengganjal berbagai program yang dirancang oleh Anies-Sandi.

Ternyata bukan hanya ulah dari anggota DPRD DKI Jakarta yang disinyalir bakal “merecoki” perjalanan pemerintahan Anies Sandi memimpin Jakarta, masalah hukum kelihatannya juga akan ikut membuntutinya. Sandiaga Uno sudah berkali-kali diperiksa oleh polisi dalam kasus penggelapan tanah pada hal kasus itu kabarnya sudah tua sekali usianya. Diungkitnya kasus tanah itu bisa merupakan indikasi kalau kasus-kasus lama berusaha dicari-cari sebagai salah satu upaya untuk mengganggu pemerintahan baru Jakarta.

Ke depan, tidak tertutup kemungkinan akan bermunculan berbagai pelaporan kasus yang melibatkan Anies-Sandi, baik yang bersifat pribadi (skandal perempuan dsbnya), maupun masalah hukum seperti korupsi. Semuanya bisa dicari-cari dan diatur. Soal benar atau tidak, bukan masalah. Yang penting muncul di media.

Berbagai kasus tadi akan diblow up melalui media-media sosial. Jangan kaget bila hari-hari mendatang isi media dan media sosial adalah berita-berita negatif tentang Anies-Sandi. Targetnya mendowngrade dan membuat tingkat kepercayaan publik menjadi rendah (public distrust).

Agar terkesan ilmiah berbagai skenario tadi akan dilengkapi dengan berbagai survei. Yakni survei secara berkala tentang tingkat kepuasan publik. Survei-survei ini akan dikemas sedemikian rupa dan dibentuk menjadi publik opini yang disebar secara massif melalui media dan medsos. Targetnya pemerintahan keduanya gagal memenuhi janji kampanye dan harapan publik. Pokoknya dibandingkan dengan Ahok, mereka tidak ada apa-apanya.

Sepertinya hari-hari ke depan Anies-Sandi bakalan tidak mudah memimpin DKI Jakarta. Selain harus memenuhi janji kampanyenya, mereka juga akan menghadapi sebuah masyarakat yang terbelah (divided society, divided nation). Tapi semoga saja keduanya tetap sehat, kuat dan amanah mengemban kepercayaan rakyat Jakarta yang telah memilihnya.
https://law-justice.co/