MONITOR, Jakarta - Kabar tidak sedap berhembus kencang dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ini terkait dengan kabar yang menyebutkan adanya oknum dinas yang kerap meminta uang jatah kepada para pengusaha yang akan mengerjakan proyek di DKI.

Uang jatah proyek yang diminta oleh para oknum dinas ini jumlahnya tidak sedikit, yakni bisa mencapai 2,5 persen dari nilai total proyek.

"Saya dapat informasi katanya ada pengusaha yang dimintai uang jatah proyek oleh oknum kepala dinas nilainya mencapai 2,5 persen dari nilai proyek akan yang dikerjakan. Kalau ini benar terjadi, jelas ini mencoreng wajah Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta," ungkap Muhidin Muchtar anggota tim relawan Borobudur pemenagan Anies Baswedan - Sandiaga Uno kepada MONITOR

Apalagi, sambung Muhidin, oknum ini meminta kutipan jatah proyek dengan menjual nama kepala dinas (kadis) dan kepala bidang (kabid).

Sebagai relawan pemenangan Anies-Sandi, ia akan melalukan cek dan ricek mengenai kebenaran adanya tukang palak yang melibatkan oknum dinas ini.

"Gimana kualitas proyek di DKI akan bagus hasilnya, sementara si kontraktor atau pengusahanya dimintai jatah yang begitu besar,"tegas Muhidin.

Menurut Muhidin, untuk mencegah adanya tukang palak dilingkungan dinas Pemprov DKI ini, Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di DKI, harus bisa melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD).

"Kalau pembinaan ini dilakukan oleh Pak Anies kepada anak buahnya, maka saya yakin profesionalitas, integritas yang dibawa Anies-Sandi untuk membenahi kinerja Pemprov DKI akan selalu terjaga,"ujarnya.

Aktivis muda Betawi ini mengaku tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk segera dilaporkan langsung kepada Anies-Sandi.

"Saya sedang kumpulkan bukti WA dan SMS oknum-oknum yang meminta upeti kepada vendor. Saya akan melaporkan bukti-bukti ini kepada Gubernur dan Wagub supaya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti ini diberikan sanksi," pungkasnya.

(hen)

BACA SUMBER : http://monitor.co.id/berita/9825/ani...h-tukang-palak