Upaya Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Nasdem di DPRD DKI menggulirkan hak interpelasi tidak diikuti semua fraksi, salah satunya Fraksi Partai Hanura.

Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Veri Yonnefil mengatakan, kinerja 100 hari Anies-Sandi memimpin ibu kota cukup baik. Capaian-capain janji kampanye selama Pilkada DKI 2017 dinilai sudah dirasakan masyarakat, kemudian juga dalam pembahasan APBD 2018 Rp 77 triliun yang sesuai jadwal.

Menurutnya, kebijakan Pemprov DKI sudah terlihat berpihak kepada warga ibu kota. Atas dasar itu, Hanura tidak ikut mendorong penggunaan hak interpelasi angota dewan.

"Kami tak akan ikut interpelasi, biarkan Anies-Sandi bekerja," kata Veri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/1).

Namun, jika nantinya Anies-Sandi dalam menjalankan roda pemerintahan menyimpang dan tidak menepati janji maka Hanura akan berada paling depan melakukan kriti. Juga menggunakan hak interpelasi apabila diperlukan.

"Fraksi Hanura sangat mendukung semua kebijakan yang betul-betul bersetuhan langsung dengan warga. Tidak hanya pada janji politikujar Veri.

Hanura pun mewanti-wanti Anies-Sandi lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan. Misalnya dengan dilakukan pengkajian terlebih dulu, komunikasi dengan DPRD, dan tidak menabrak aturan.

"Saya rasa ini penting. Anies-Sandi fokus saja bahagikan warga Jakarta," imbuh Veri

sumber

Catatan 100 Hari anies sandi

Keberpihakan pada yg Lemah dan Terlewatkan

• Disabilitas. mengeluarkan. ingub 2/2018, 2% difable wajib diakomadasi
  
• Lansia. meluncurkan kartu lansia jakarta sbg santunan utk 13rb lansia
  
• Pekerja. meluncurkan kartu pekerja, transjakarta gratis dan dpt subsidi pangan utk pekerja UMR
  
• integrasi telepon 112 utk lapor kekerasan perempuan dan anak
  
• Warga Kumuh Miskin.
  - membangun shelter sementara akuarium, sementara penataan disiapkan, mengingat dah puluhan org meninggal akibat bertahan terlunta2 dikondisi buruk
  - meluncurkan community action plan untuk menata 16 kampung
  
• Nelayan. menghentikan reklamasi, penguasaan pantai jakarta yg tidak pro lingkungan, kepentingan nasional, kepentingan publik, kepentingan nelayan oleh segelintir pemodal
  - menarik raperda reklamasi
  - mengajukan pembatalan HGB
  
• Daerah Terluar. Sebulan sekali bersama jajaran berkantor di kepulauan seribu utk mengakselerasi pembangunan. menjadikannya salah satu prioritas pembangunan.
  
• Nikah massal, memfasilitasi 400an warga miskin yg kesulitan menikah karena biaya nikah yg mahal
  
• PKL. Penataan 400 PKL yg tanah abang
  
• tunjangan guru paud. Insentif dari hibah utk guru swasta
  
• subsidi pangan utk warga miskin dinaikan ditambah variasinya dan diperluas penerima manfaatnya
  
• lapangan kerja. membuka sekretariat ok oce dikecamatan, pelatihan trainer2
  
• groundbreaking dp 0%, mempermudah kepemilikan rumah menengah bawah
  

Warga Bahagia

• masuk ancol gratis utk pemegang KJP
  
• meresmikan fly over antasari untuk CFD
  
• monas sbg ruang publik diperbolehkan utk kegiatan keagaamaan, pendidikan, seni, budaya.
  
• mengaktifasi monas sbg park bukan garden
  
• meluncurkan urban farming
  
• mural fly over cansablanca
  
• meluncurkan ok ocare utk upaya kesehatan promotif dan preventif
  
• menutup alexis karena terindikasi maksiat
  
• menutup diskotik diamond karena terindikasi narkoba
  

Mobilitas dan Transportasi publik

• penataan tanah abang. membebaskan 1 jalur dari jarahvn pkl dan angkot/ojek online ngetem, sehingga memastikan mobilitas dan memuliakan ratusan ribu pejalan kaki yg keluar dari stasiun, plus meluncurkan tanah abang explorer utk memastikan sirkulasi lancar.
  
• modifikasi rute, alternatif rute transjakarta terdampak pengerjaan infrastruktur
  
• transjakarta melayani kereta bandara
  
• meluncurkan dan menguji cobakan ok otrip
  

Reformasi Birokrasi

• membentuk Komite Pencegahan Korupsi dgn menggandeng eks ketua KPK
  
• mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi melalui jakarta satu
  
• desentralisasi pengaduan warga di kecamatan
  
• menyelesaikan apbd tepat waktu
  
• apbd 2017 melebihi target
  
• merotasi besar2an (ribuan) satpol pp utk memutus rantai pungli
  
• mengubah status PDS HB jassin dari yayasan ke UPT
  

bbrp kejadian seperti banjir di jatipadang, runtuhnya balkon bei, dll menunjukan anies pemimpin yg cepat tanggap dan memimpin di depan