Quote:
SUMBER
Quote:
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM Tan Wie Long meminta agar peran RT/RW harus dimaksimalkan dalam mendata orang asli Papua. Bahkan kata Politisi Partai Golkar ini, jika perlu RT/RW diberikan gaji yang cukup misalnya Rp 15 juta setiap bulan supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan maksimal. "Jadi honor mereka harus maksimal supaya tidak ada lagi kerja sampingan.
Kalau pemerintah memberikan mereka honor yang layak, saya rasa mereka akan lakukan tugasnya dengan maksimal," kata Tan sapaan akrabnya. Apalagi lanjutnya ketika ada penduduk baru di lingkungannya, RT/RW harus lebih tahu siapa dia, apa tujuannya dan berapa lama dia di tempat itu. "Jadi kalau mau data OAP harus sungguh-sungguh. Kita buktikan opini di masyarakat bahwa selama ini non Papua lebih banyak dari pada OAP," tukasnya.
Seharusnya data dari kabupaten dan kota dicantumkan jumlah orang Papua dan non Papua. Berapa wanita, laki-laki dan anak. Ini harus diperjelas supaya jangan penafsiran lain. "Jadi saya pikir perlu didata supaya jelas. Berapa pendatang yang ber KTP Papua. Kalaupun kedepannya, mau batasi Migran ya berikan payung hukum jelas dan beri kewenangan kepada pemerintahan terkecil dengan gaji sesuai," tandas Tan Wie Long. Sebenarnya terkait perlindungan hak orang Papua tambah Tan Wie Long, itu ada pada pemerintah, hingga ke pemerintahan terkecil. “Daerah lain yang tidak ada UU Otsus bisa melakukan itu. Di Bali misalnya mereka bisa memproteksi masyarakat lokal, " tutup Tan Wie Long.
