JAKARTA - Pilkada Jakarta 2017 yang sarat dengan perang fitnah dan perang isu menjadi pembelajaran bagi PDI Perjuangan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Ahmad Basarah mengaku pihaknya memiliki cara tersendiri untuk melawan fitnah yang kemungkinan akan kembali bertebaran di Pilkada serentak 2018 sebagai komitmen menegakkan prinsip negara hukum.

“Untuk menghadapi serangan fitnah yang kerap ditujukan kepada PDI Perjuangan dan Pak Joko Widodo akan kami serahkan kepada ‘law enforcement’. Kami tidak mau membalas isu dengan isu, membalas massa dengan massa,” terangnya saat ditemui di Kantor Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo terua difitnah dengan berbagai isu yang tidak benar kejelasannya.

Seperti fitnah PDI Perjuangan sebagai partai komunis dan lain sebagainya.

“Jika ada upaya seperti itu lagi akan kami serahkan kepada mekanisme hukum di mana kami meminta aparat penegak hukum menjalankan undang-undang untuk menindak perbuatan melawan hukum.”

“Kami ingin Pilkada bukan lagi sebagai ajang perpecahan di mana sebagai sesama anak bangsa saling tegang, saling fitnah, saling memusuhi, bahkan saling menyakit, dan membunuh. Pilkada adalah festival yang harusnya dirayakan secara sukacita, baik, dan beradab,” pungkasnya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2...-serentak-2018