PILKADA serentak 2018 diprediksi bakal kembali diwarnai politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Namun demikian, menurut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan, isu SARA kali ini tidak akan separah Pilgub DKI Jakarta 2017."Pada kenyaatannya akan selalu ada orang yang menggunakan isu SARA. Namun, secara politik, itu laku atau enggak, itu pertanyaan lain. Untuk Pilkada 2018, tidak akan semasif di DKI Jakarta lalu," ujar Djayadi dalam diskusi berajuk Ancaman Politik SARA di Pilkada 2018 di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, kemarin.Dijelaskan Djayadi, ada sejumlah faktor yang menyebabkan penggunaan isu SARA efektif. Pertama, kompetisi antarcalon sengit. Kedua, adanya ancaman terhadap etnik tertentu dalam kontestasi. Ketiga, polarisasi yang disebabkan perbedaan identitas antara pasangan calon dan pendukung calon.

"Kalau melihat tingkat persaingan antarkandidat, tidak ada calon yang dominan. Di 17 provinsi yang menyelenggarakan pilgub misalnya, 10 di antaranya tidak ada petahana. Persaingan itu kan biasanya akan sengit kalau ada petahana. Kalau sengit, biasanya segala cara akan diupayakan, termasuk penggunaan SARA," jelasnya.Potensi penggunaan isu SARA berbasis identitas calon pun diyakini bakal minim. Di Pilgub Jabar yang diprediksi persaingannya bakal sengit misalnya, semua calon beragama sama dan bahkan berasal dari suku yang sama."Semua (calon) muslim dan Sunda semua. Paling terjadi polarisasi antara pendukung dari parpol oposisi dan pendukung parpol pemerintah. Jadi, kemungkinan relatif akan aman dari isu SARA," imbuhnya.

Sepakat Pancasila
Staf ahli Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Asep Salahudin mengatakan Pilkada 2018 bakal digunakan oleh kelompok-kelompok fundamentalis Islam untuk mempromosikan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila."Itu akan jadi ajang transaksional sesaat saja. Karena biar bagaimanapun islamisme itu sudah enggak laku. Kita sudah sepakat Pancasila. Pancasila itu jadi jangkar yang menyatukan kita semua," ujarnya.Asep berharap para calon menjauhi penggunaan isu SARA. "Karena yang dipertaruhkan bukan hanya partai politik, tapi juga nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan kita," cetusnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan politisasi identitas hanya merupakan sebuah alat dalam kontestasi. Penggunaanya sangat tergantung pada calon yang berkontestasi."Apakah mau digunakan atau tidak, baik itu oleh calon, pendukung, maupun konsultan politik. Semua tergantung pada integritas calon itu. Kalau hanya mau berburu kekuasaan, tentu mereka akan gunakan segala cara. Namun, pilkada ini kan seharusnya jadi ajang konsolidasi demokrasi. Bukan hanya berebut kekuasaan," ujarnya.Ia meminta penyelenggara dan pengawas pemilu tegas menindak para pengguna politik identitas dalam Pilkada serentak 2018."Ingat bahwa pilkada ialah pesta demokrasi yang berbasis hukum. Ada aturan main. Negative campaign boleh, asal berbasis data. Yang tidak boleh itu black campaign dan fitnah," tandasnya.