- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Tak Butuh, Anies Minta Usulan Lift untuk Rumah Dinas Dicoret


TS
victimofgip.414
Tak Butuh, Anies Minta Usulan Lift untuk Rumah Dinas Dicoret
Rencana pengadaan lift di rumah dinas gubernur akhirnya dibatalkan. Sekda DKI Saefullah mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa tidak memerlukan lift tersebut.
"Tadi saya sudah saya cek siapa yang perintah? Rupanya ini atas inisiatif dari Dinas Cipta Karya. Karena Pak Gubernur merasa ini tidak perlu lift ini dengan APBD, beliau memerintahkan pada saya, 'Pak Sekda tolong ini dimatikan,'" kata Saefullah dalam jumpa pers di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).
Baca juga: Usul Pasang Lift di Rumah Dinas Anies, Pemprov: Untuk Tamu Difabel
Saefullah kemudian meneruskan pesan Anies itu ke Bappeda dan Dinas Cipta Karya. Dia menjelaskan pengadaan lift dalam rencana rehabilitasi atau renovasi rumah dinas gubernur tidak terkonfirmasi oleh Anies. Dia menyebut wewenang rehabilitasi rumah dinas itu ada di Dinas Cipta Karya.
"Ketika memasukkan item-nya apa yang mau dikerjakan itu mau direhab belum terkonfirmasi sama Pak Gubernur, apalagi ke saya juga tidak terkonfirmasi, termasuk ke Bu Tuti juga kapan itu masuk," jelasnya.
"Ternyata itu jadi wewenang dari kepala dinas, mau rehab semua tergantung kepala dinas," lanjut Saefullah.
Baca juga: Sekda DKI Cerita Awal Munculnya Usul Lift di Rumah Dinas Anies
Seharusnya kepala dinas melakukan observasi lebih dulu sebelum memasukkan item ke perencanaan rehabilitasi rumah dinas. Saefullah mengatakan adanya item lift dalam perencanaan lift itu akibat kesalahan input.
"Saya pikir ini clear dan sekaligus sebagai kritik pada semuanya bahwa lain kalau membahas itu detail pada tingkat komisi sampai Banggar. Jadi misalnya kalau ada rehabilitasi pedestrian di Merdeka Barat, harus dihitung panjangnya sekian, item-nya itu dibahas. Itu fungsi pembahasan," tutur Saefullah.
Lalu, setelah Anies merasa tidak perlu, bagaimana nasib pagu anggaran lift di rumah dinas yang sebelumnya diusulkan?
"Bisa saja ini tidak dikerjakan, tidak dikeluarkan dalam kontrak. Kalau nanti sudah ada kontrak, jangankan satu item. Semua item tidak perlu direhab juga bisa saja," jawab Saefullah.
"Tadi saya sudah saya cek siapa yang perintah? Rupanya ini atas inisiatif dari Dinas Cipta Karya. Karena Pak Gubernur merasa ini tidak perlu lift ini dengan APBD, beliau memerintahkan pada saya, 'Pak Sekda tolong ini dimatikan,'" kata Saefullah dalam jumpa pers di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).
Baca juga: Usul Pasang Lift di Rumah Dinas Anies, Pemprov: Untuk Tamu Difabel
Saefullah kemudian meneruskan pesan Anies itu ke Bappeda dan Dinas Cipta Karya. Dia menjelaskan pengadaan lift dalam rencana rehabilitasi atau renovasi rumah dinas gubernur tidak terkonfirmasi oleh Anies. Dia menyebut wewenang rehabilitasi rumah dinas itu ada di Dinas Cipta Karya.
"Ketika memasukkan item-nya apa yang mau dikerjakan itu mau direhab belum terkonfirmasi sama Pak Gubernur, apalagi ke saya juga tidak terkonfirmasi, termasuk ke Bu Tuti juga kapan itu masuk," jelasnya.
"Ternyata itu jadi wewenang dari kepala dinas, mau rehab semua tergantung kepala dinas," lanjut Saefullah.
Baca juga: Sekda DKI Cerita Awal Munculnya Usul Lift di Rumah Dinas Anies
Seharusnya kepala dinas melakukan observasi lebih dulu sebelum memasukkan item ke perencanaan rehabilitasi rumah dinas. Saefullah mengatakan adanya item lift dalam perencanaan lift itu akibat kesalahan input.
"Saya pikir ini clear dan sekaligus sebagai kritik pada semuanya bahwa lain kalau membahas itu detail pada tingkat komisi sampai Banggar. Jadi misalnya kalau ada rehabilitasi pedestrian di Merdeka Barat, harus dihitung panjangnya sekian, item-nya itu dibahas. Itu fungsi pembahasan," tutur Saefullah.
Lalu, setelah Anies merasa tidak perlu, bagaimana nasib pagu anggaran lift di rumah dinas yang sebelumnya diusulkan?
"Bisa saja ini tidak dikerjakan, tidak dikeluarkan dalam kontrak. Kalau nanti sudah ada kontrak, jangankan satu item. Semua item tidak perlu direhab juga bisa saja," jawab Saefullah.
https://m.detik.com/news/berita/d-38...-dinas-dicoret
Beginilah jika para kepala dinas dan pejabat DKI masih orang orang lama pilihan si Hoktod.
0
2.6K
56


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan