Janji tinggallah janji, ngoahahahaha !




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki Pilkada serentak 2018 dan menuju tahun politik 2019, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku khawatir rakyat tidak percaya dengan demokrasi.

Pasalnya, saat ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mulai melonggarkan janjinya terkait 'menteri rangkap jabatan'.

"Saya khawatir kalau kemudian demokrasi tidak dipercaya, karena janji-janji kampanye yang tidak dilaksanakan," ujar Hidayat, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Ia mengatakan kekhawatiran itu bisa diartikan rakyat mungkin saja akan memilih untuk golput lantaran tidak percaya pada janji calon yang akan dipilih kelak.

"Saya khawatir nanti akan semakin banyak yang golput," jelas Hidayat.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, bisa saja jumlah angka pemilih yang tidak percaya dengan demokrasi di Indonesia meningkat.

Bahkan ketidakpercayaan tersebut mungkin saja ditunjukkan melalui cara yang anarkis bahkan radikal.

Dan ia menilai itulah tentunya yang harus dihindari oleh pemerintah saat ini.

"Mungkin akan semakin banyak yang tidak percaya dengan demokrasi, akan memilih jalan anarki, jalan radikalisme, dan itu semuanya harus kita hindari," kata Hidayat.

Oleh karena itu Hidayat meminta agar semua pihak termasuk pemerintah yang terlanjur berjanji kepada rakyat untuk menepati janji politiknya.

Hal itu untuk menjaga tingkat kepercayaan rakyat terhadap demokrasi di Indonesia.

"Karenanya lebih bagus kalau semua pihak yang berjanji, laksanakan lah janji kampanye anda supaya rakyat percaya dengan demokrasi," tegas Hidayat.

Namun demikian, ia pun menyerahkan pada seluruh pihak, khususnya pemerintah, jika masih menginginkan demokrasi yang berkualitas.

"Itu kalau kita ingin demokrasi kita berkualitas, dan agar rakyat masih punya hak demokrasi," tandas Hidayat.

Polemik terkait janji Jokowi muncul lantaran ia mulai memberikan kelonggaran pada menteri-menterinya untuk merangkap jabatan.

Padahal sebelumnya ia pernah menegaskan pada para menteri dalam kabinetnya untuk tidak merangkap jabatan.

Faktanya, saat ini Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP.

Sedangkan Idrus Marham yang sempat menjadi Sekjen Partai Golkar, diangkat Jokowi menjadi Menteri Sosial RI menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang meletakkan jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur pada Pilkada Jawa Timur mendatang.

Idrus pun kemudian tetap dimasukkan Airlangga Hartarto ke dalam susunan kepengurusan baru partai berlambang pohon beringin itu, dan menjabat sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif DPP Golkar.

Kemudian Jokowi juga telah memberikan kelonggarannya pada Menteri lainnya, yakni Puan Maharani yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI.

Puan diperbolehkan kembali aktif dalam partai politiknya, yakni PDI Perjuangan.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...tidak-ditepati