Nasional 19/01/2018 0 Views


Jakarta – Pembangunan rumah dengan DP nol rupiah berbentuk Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dinilai oleh Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, bukan karena untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Melainkan, hanya sekedar menuntaskan janji politik yang sempat menjadi topik hangat ketika debat Pilkada DKI 2017 lalu.

“Itu bukan tempat untuk permanen sampai anak cucu, tetapi di situlah mereka menempati tempat yang lebih layak dari pada mereka ngontrak. Jadi jangan orang itu ditaruh ‘nah kamu tinggal di rusun aja sampai anak cucu’ ya engga begitu dong. Katanya mau bikin sejahtera, masa sejahtera orang dikasih di rumah susun,” ucap Bestari saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (19/1/2018).

Menurut Bestari, pembuatan Rusunami tersebut tanpa ada perencanaan. Ia menilai bahwa, perasaan tertekan demi mewujudkan janji politik mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut ketika berkampanye adalah faktor utama pembangunan rumah tanpa DP tersebut dilaksanakan.

“Saya kira Gubernur ini terlalu terburu-buru untuk mewujudkan janji kampanyenya, tertekan dan sebagainya gitu, mungkin seperti itu sehingga ingin cepat-cepat,” tutur dia.

Sekedar informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sempat mengatakan nantinya rumah-rumah tersebut dibandrol dengan harga kisaran Rp 185 juta sampai Rp 320 juta. Sedangkan, angsurannya bakal disesuaikan dengan kemampuan warga Jakarta yang penghasilannya di bawah dari Rp 7 juta per bulan.

“Cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain lain akan dibuatkan di situ. Jadi tidak seragam. Besaran kreditnya bisa diatur sesuai dengan kemampuan,” ujarnya di lokasi, Kamis (18/1/2018).

Program yang digawangi oleh Pondok Kelapa tersebut akan tercipta 703 unit hunian vertikal. Di antaranya 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Secara rinci, harga dibanderol Rp 185 juta untuk tipe 21 dengan 1 kamar dan Rp 320 juta untuk tipe 36 dengan 2 kamar.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)

sumber

Ya sudah jelaslah, dari awalnya saja sudah berubah-ubah. Rumah tapak, rumah lapis, rusun, rusunami.
Memang sekedar buat memenuhi janji politik, bukan untuk mensejahterakan warga.