Jakarta - Kabar bahagia bagi warga DKI Jakarta. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akhirnya merealisasikan program penyediaan rumah DP Rp 0 yang menjadi janji kampanyenya dulu.

Dengan dilaksanakannya groundbreaking unit hunian vertikal atau rumah susun (rusun) di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, maka realisasi program ini semakin mendekati kenyataan.

Bagi warga yang berminat memiliki satu dari 703 unit rusun yang ditawarkan di lokasi tersebut, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) atau yang umum dikenal dengan istilah service charge mengingat hunian yang akan dibangun berbentuk rusun.

Perlu diketahui bahwa rusun atau apartemen memiliki benda, tanah dan bagian bersama. Untuk merawat dan menjaga fungsi hal-hal tersebut tentunya pengelola butuh biaya operasional. Inilah mengapa penghuni rusun atau apartemen harus membayar IPL.

Contohnya, seluruh lift di setiap tower harus berfungsi dengan baik. Penerangan harus terpelihara. Setiap kolam renang harus bersih. Instalasi listrik dan air juga harus terawat. Jogging track harus rapi dan bersih. Children playground layak. Itu semua perlu biaya pemeliharaan operasional yang digunakan untuk kepentingan bersama.

Sangat penting bagi setiap penghuni rusun maupun apartemen untuk mengerti definisi hingga tujuan pembayaran IPL yang dibebankan kepada mereka.

Dari informasi yang dihimpun detikFinance, Jumat (19/1/2017), pembebanan biaya IPL kepada pemilik rusun maupun apartemen telah diatur undang-undang sejak lama. IPL itu sudah mulai diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 Jo. PP No. 4 Tahun 1988 yang kemudian diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Jadi, siapapun yang memiliki sarusun, baik perorangan maupun badan hukum wajib membayar IPL. (dna/eds)

Sumber