Jakarta - Founder and Chairman Ciputra Group, Ciputra berharap program rumah DP Rp 0 yang dibuat Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak menimbulkan kegaduhan. Hal itu diutarakan karena menurutnya program tersebut belum diizinkan oleh Bank Indonesia.

"Jadi penting sekali untuk pemerintah DKI, pemerintah pusat, sebab kita tidak mau menimbulkan kontroversial, gaduh. Sebab pembangunan maaf pulau di Jakarta gaduhnya luar biasa, itu merugikan kita semua, investasi luar negeri terganggu karena pulau tersebut belum dapat selesai," kata Ciputra di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).

"Kita juga jangan sampai ini juga timbul kegaduhan. Kalau misalnya Bank Indonesia bilang tidak bisa 0 down payment dan kita hidup bergantung pada bank, tanpa don payment ini berat sekali," sambungnya.

Baca juga: Ini Bedanya Rumah DP 0 Rupiah Anies dan 1% Punya Jokowi

Ciputra menginginkan adanya upaya untuk mengatasi masalah itu. Pemprov DKI diminta segera melakukan diskusi dengan para developer untuk memastikan program hunian tersebut tidak akan bermasalah di kemudian hari.

"Karena itu kepada Pak Sandi sebagai follow up-nya perlu disusun bersama bagaimana mengatasi pemerintah pusat, Bank Indonesia belum mengizinkan tanpa dp 0 persen," ujarnya.

Ciputra menjelaskan, biasanya para developer saat membangun hunian dengan modal sendiri bisa menghabiskan waktu 5 sampai 10 tahun.

"Kalau 15 persen tanpa down payment berarti gedung sudah selesai tanpa kita dapat apa-apa, nah ini harus dipertimbangkan betul," jelasnya.

Baca juga: Rusun DP Rp 0 Siap Huni 1,5 Tahun Lagi

Ketua Real Estate Indonesia (REI) DKI, Amran Nukman HD menyebut program DP 0 rupiah masih mempunyai banyak kekurangan.

Menurut Amran, kekurangannya adalah tidak tersedianya lahan. Amran menegaskan jika kekurangan itu harus segera diperbaiki agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sukses menjalankan program DP 0 rupiah.

"Lahannya sendiri di mana? Apa dari pemerintah yang berdiri di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) bisa dijual? Kemudian tadi perizinan, tentu harus ada terobosan kalau mau ini bisa sukses. Tentu ada peran dari bapak (Sandiaga Uno) dan jajaran karena perizinan ada di tangan Pemprov DKI," ungkap Amran di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).

https://finance.detik.com/properti/d-3821669/ciputra-ke-pemprov-dki-dp-rp-0-jangan-timbulkan-kegaduhan

JANGAN HARAP PENGEMBANG/ INVESTOR MAU BANGUN RUSUN SETELAH LIAT KELAKUAN ASU SEENAKNYA LANGGAR UU

PAKE APBD JELAS BANGKRUT DKI

LAHANNYA ADA DIMANA? MUNGKIN DISAMPING SETIAP TMPAT PEMAKAMAN UMUM, CTH TPU PONDOK KLAPA.. SEREMM..!